Namun, pemberian bantuan kuota itu tidak disertai dengan pemetaan kebutuhan kuota yang beragam.
"Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak memiliki gawai dan wilayah blank spot tidak dapat menikmati bantuan kuota internet dan mereka tetap saja tidak terlayani PJJ," ucap Heru.
Heru menilai, kegagalan Kemendikbud dalam menangani dampak buruk BDR atau PJJ dengan melakukan relaksasi SKB 4 Menteri yang akan membuka sekolah tatap muka serentak pada Juli 2021 justru memiliki risiko yang lain.
Sebab, hingga saat ini pandemi Covid-19 belum mampu dikendalikan oleh pemerintah.
Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) bagi Kemendikbud, kata dia, adalah cara ampuh mengatasi permasalahan pendidikan di masa pandemi.
"Padahal ini hanya 'kemalasan berpikir mencari terobosan lain' dan dapat menimbulkan permasalahan lain, misalnya ledakan kasus Covid-19 jika pembukaan sekolah tidak disertai kesiapan dan perlindungan berlapis untuk peserta didik dan pendidik," kata Heru.
"Sudah banyak kasus Covid setelah satuan pendidikan menggelar PTM," ucap dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.