Kompas.com - 30/04/2021, 19:45 WIB
Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan (kiri) didampingi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus (kanan) memberi keterangan pers terkait penangkapan oleh Tim Densus 88 Antiteror terhadap terduga teroris mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (27/4/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadhan (kiri) didampingi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus (kanan) memberi keterangan pers terkait penangkapan oleh Tim Densus 88 Antiteror terhadap terduga teroris mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (27/4/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan mengatakan, hukum acara pidana kasus terorisme beda dengan kasus biasa. Penyidik membutuhkan waktu dan konsentrasi untuk mendalami kasus.

"Alasannya karena hukum acara pidana kasus terorisme itu berbeda dengan kasus biasa," kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Pernyataan Ramadhan ini menanggapi keluhan anggota tim kuasa hukum Munarman yang mengaku belum bisa bertemu dengan kliennya di Polda Metro Jaya setelah ditangkap dengan sangkaan melakukan tindak pidana terorisme.

Baca juga: Penangkapan Munarman Dinilai Politis, Kuasa Hukum Khawatir Sengaja Diteroriskan

Ramadhan pun menyatakan, penyidik masih mendalami keterlibatan Munarman dalam sejumlah aksi terorisme.

"Sedang dilakukan pendalaman. Tentu penyidik Densus 88 akan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan kita tunggu saja apa hasilnya," tuturnya.

Munarman ditangkap Densus 88 Antiteror Polri di rumahnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (27/4/2021) sore. Munarman kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mantan petinggi FPI itu ditangkap terkait kegiatan baiat terhadap Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS/ISIS) di Jakarta, Makassar, dan Medan.

Sebelumnya, anggota tim kuasa hukum Munarman, Sugito Atmo, menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum bisa bertemu dengan kliennya. Tak hanya tim kuasa hukum, menurut dia, keluarga Munarman juga tidak bisa bertemu.

"Kami mau antar makanan dan pakaian saja susah sampai sekarang. Belum bisa ketemu sama sekali. Keluarga juga sama," kata Sugito saat dihubungi, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: Membandingkan Cairan TATP dengan Pembersih WC yang Diklaim Kuasa Hukum Munarman

Ia pun mengatakan sangat prihatin terhadap penangkapan Munarman. Sugito menduga, penangkapan terhadap Munarman hanya dibuat-buat karena sikap politik dan pernyataannya selama ini yang kerap menimbulkan pro-kontra.

"Saya terus terang sangat prihatin terhadap apa yang menimpa Munarman. Saya khawatir ini bukan proses hukum, melainkan dari sikap politik Munarman selama ini yang melatarbelakangi sehingga dia 'diteroriskan'," ucap dia.

Baca juga: Kuasa Hukum Munarman: Kami Mau Antar Makanan dan Pakaian Saja Susah



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

Nasional
Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

Nasional
3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

Nasional
Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Nasional
Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Nasional
Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga 'Tracer' Covid-19 di Sleman

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga "Tracer" Covid-19 di Sleman

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Nasional
Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Nasional
Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Nasional
Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Nasional
Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X