Perjalanan Kasus Mantan Bupati Talaud: PK Dikabulkan hingga Kembali Ditahan KPK

Kompas.com - 30/04/2021, 16:20 WIB
Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip. KOMPAS.com/RONNY ADOLOF BUOLBupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan mantan Bupati Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip untuk menghirup udara bebas mesti tertunda.

Pada Kamis (29/4/2021), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Sri Wahyuni sebagai tersangka atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017.

Baca juga: Profil Sri Wahyumi Maria Manalip, Eks Bupati Talaud Kontroversial yang 2 Kali Ditangkap KPK

Sebelumnya Sri Wahyuni dipenjara karena terbukti menerima suap terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2019.

Hukuman diperingan

Pada akhir 2020, Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman penjara Sri dari 4 tahun dan 6 bulan menjadi 2 tahun penjara, melalui keputusan peninjauan kema

Dikutip dari Kompas.id, alasan MA mengambil keputusan tersebut karena Sri belum menerima dan menikmati hadiah yang dimintanya pada pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo.

Baca juga: Ironisnya Kasus Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi, Baru Keluar Penjara, Ditangkap KPK Lagi

Sri Wahyuni diketahui meminta sejumlah barang mewah senilai Rp 513,8 juta pada Bernard.

Melalui tim sukses Bupati Benhur Lalenoh Sri meminta fee sebanyak 10 persen kepada kontraktor untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Kabupaten Talaud.

Pemberian fee itu sebagian dalam bentuk barang mewah.

Baca juga: KPK Tingkatkan Status Penyidikan Perkara Eks Bupati Talaud sejak September 2020

MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan Sri Wahyuni sehingga batal putusan judex facti.

"Kabul permohonan PK Pemohon, batal putusan judex facti kemudian MA mengadili kembali dan menyatakan Pemohon PK terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU PTPK," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, saat dihubungi pada 1 September 2020 lalu.

Kekecewaan KPK

KPK menyesalkan putusan yang diberikan oleh MA pada Sri Wahyuni.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri merasa bahwa putusan MA mengabulkan PK Sri Wahyuni yang menyebabkan hukumannya dipangkas menjadi hanya dua tahun sangat jauh dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

JPU KPK menuntut Sri Wahyuni dengan 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Baca juga: KPK Pastikan Penahanan Kembali Eks Bupati Talaud Sesuai Aturan

Namun majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonisnya dengan 4 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp 600 juta.

Hukuman kembali dipotong menjadi 2 tahun penjara dan denda 209 juta setelah MA mengabulkan PK yang diajukan Sri Wahyuni.

Saat itu, meski menghormati putusan MA, namun KPK khawatir hal itu akan menjadi tren buruk dalam upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga: Ditangkap Lagi oleh KPK, Eks Bupati Talaud Tak Stabil Emosinya

Sebab hukuman 2 tahun penjara lebih ringan dari ancaman pidana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi yakni empat tahun.

"Kami khawatir putusan tersebut menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi," Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Ditangkap lagi

Setelah menjalani masa tahanan selama 2 tahun, Sri Wahyuni sempat bebas dari Lapas Wanita Tangerang Rabu (28/4/2021) malam.

Namun, KPK kembali menahan Sri Wahyuni karena menjadi tersangka pada kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017.

Ali Fikri menuturkan, saat ditahan kembali Sri Wahyuni mengalami emosi yang tidak stabil.

Baca juga: Terima Gratifikasi Rp 9,5 Miliar, Ini Konstruksi Perkara yang Menjerat Eks Bupati Kepulauan Talaud

Dalam konferensi penetapan tersangka, KPK tidak menampilkan Sri Wahyuni di depan para wartawan.

"Sore hari ini kami tidak bisa menampilkan tersangka, kami sudah berupaya menyampaikan kepada yang bersangkutan, tetapi kemudian setelah akan dilakukan penahanan ini, keadaan emosi yang bersangkutan tidak stabil," terang Ali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.