Fokus Cegah Varian Baru Virus Corona, Pemerintah Perketat Kepulangan Pekerja Migran

Kompas.com - 30/04/2021, 15:43 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy KOMPAS.COM/RASYID RIDHOMenko PMK Muhadjir Effendy

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini sedang fokus mencegah masuknya varian baru virus corona penyebab Covid-19 yang muncul di beberapa negara.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mengatakan, salah satu cara yang dilakukan adalah mewaspadai kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) jelang Lebaran 2021.

Muhadjir mengatakan, kepulangan PMI ke Tanah Air tidak bisa ditolak karena kontrak sebagian besar para pekerja itu sudah habis.

Baca juga: Satgas: Varian Baru Virus Corona Ditemukan Hampir di Semua Provinsi Indonesia

"Itu memang tidak bisa ditolak karena mereka kontraknya sudah habis. Tapi dia harus diwaspadai betul karena sekarang ini pemerintah Indonesia sedang fokus mencegah masuknya varian baru," kata Muhadjir dalam kunjungan ke Madiun, Jawa Timur, dikutip dari situs resmi Kemenko PMK, Jumat (30/4/2021).

Antisipasi kedatangan dari luar negeri tersebut dilakukan mengingat saat ini terjadi lonjakan kasus Covid-19 di beberapa negara.

Selain juga adanya varian baru virus corona yang disebut lebih menular. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Varian baru itu diketahui jauh lebih berbahaya dari varian sebelumnya," kata dia.

Oleh karena itu, ujar dia, pemerintah saat ini memperketat kedatangan orang dari luar negeri, termasuk para pekerja migran.

Mereka yang datang dari luar negeri harus menjalani karantina lebih ketat lagi daripada sebelumnya.

Baca juga: 1,6 Juta Kasus Covid-19 RI dan Antisipasi Masuknya Varian Baru Virus Corona...

Pasalnya gejala inkubasi virus tersebut berbeda dengan proses kemunculan virus penyebab Covid-19 sebelumnya.

"Kalau dulu 5 hari sudah dinyatakan aman, berarti kalau sudah tidak ada gejala sudah aman. Sekarang tidak. Sekarang bisa 10 hari muncul gejalanya. Karena variannya baru dan dari berbagai negara," kata Muhadjir.

India, kata dia, merupakan negara yang lebih diwaspadai karena di negara tersebut tengah terjadi lonjakan kasus yang sangat parah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

Nasional
Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Nasional
Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Nasional
DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Nasional
DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

Nasional
Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Nasional
Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Nasional
Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X