Mendagri Ingatkan Pemda untuk Permudah Izin Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk mempermudah perizinan usaha bagi investor.

Sebab, menurut Tito, dengan adanya bonus demografi, Indonesia membutuhkan banyak lapangan pekerjaan.

Ia menuturkan, bonus demografi akan menjadi keuntungan bagi percepatan pembangunan bila memiliki sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan ketersediaan lapangan kerja mencukupi.

Baca juga: Kementerian Investasi Dibentuk, Istana Sebut Tak Ambil Alih Tugas Luhut

Namun, hal itu bisa menjadi persoalan jika SDM tak memiliki daya saing dan lapangan kerja terbatas.

"Akhirnya ini menjadi permasalahan kriminal dan lain-lain, gangguan keamanan, konflik sosial," ujar Tito, dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (30/4/2021).

Tito mengatakan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, salah satu yang diinginkan Presiden Joko Widodo yakni pencipataan lapangan kerja secara luas.

Selain pembenahan sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, Kepala Negara juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca juga: Mendagri Imbau Masyarakat Tak Lelah Kampanyekan Penerapan Protokol Kesehatan

Tito menuturkan, perbaikan regulasi dan birokrasi merupakan upaya untuk mempermudah investor dalam mengurus perizinan usaha dan investasi.

Maka dari itu, Tito meminta kepala daerah membuat tim untuk mendata peraturan-peraturan daerah yang dinilai menghambat iklim investasi.

Sebab, menurut dia, selain faktor keamanan, infrastruktur, dan situasi politik, para investor juga membutuhkan kepastian hukum serta kemudahan untuk membuka usaha.

Baca juga: 25 Tahun Otonomi Daerah, Mendagri Sebut Banyak Daerah yang PAD Lebihi Transfer Pusat

Mantan Kapolri ini menambahkan, keberadaan pihak swasta dinilai penting untuk membuka lapangan kerja secara luas.

Terlebih lagi di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung, membuat kondisi keuangan baik Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menurun.

"Peran Swasta menjadi sangat kunci, swasta menjadi motor yang sangat penting untuk menyiapkan lapangan kerja," ujar dia.