Kompas.com - 30/04/2021, 13:48 WIB
Wakil Ketua DPR RI Azis Azis Syamsuddin Dok. Humas DPR RIWakil Ketua DPR RI Azis Azis Syamsuddin

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum terkait adanya pencegahan yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Sebagai informasi, Azis Syamsuddin disebut berperan dalam kasus suap yang melibatkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

"Kami juga menghormati proses penegakan hukum yang di KPK. Kami juga mencermati itu bagaimana perkembangan,” kata Trimedya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: Azis Syamsuddin Dicegah ke Luar Negeri Selama 6 Bulan sejak 27 April

MKD, kata Trimedya, mengedapankan asas praduga tak bersalah terhadap Azis Syamsuddin.

"Tapi apa pun, ya kami mengikuti ini, walaupun ya kami kan masih percaya praduga tidak bersalah," ucapnya.

Selain itu, juga Trimedya mengaku kaget saat mendengar kabar bahwa KPK melarang Azis Syamsuddin berpergian ke luar negeri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menilai KPK begitu cepat bergerak dalam menangani kasus tersebut.

"Nah ini kan kita sembari mencermati, surprise nih pagi-pagi, kami dikagetkan, dicekal gitu loh. Segitu cepatnya KPK kan. Kaget juga sih," ucapnya.

Baca juga: Ini Tanggapan Airlangga soal Dugaan Keterlibatan Azis Syamsuddin Dalam Dugaan Suap Wali Kota Tanjungbalai

Trimedya menjelaskan saat ini DPR RI masih dalam masa reses hingga tanggal 5 Mei 2021.

Ia mengatakan, usai reses MKD akan mendalami isu terkait dugaan keterlibatan Azis Syamsudian dalam kasus tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukuman Djoko Tjandra Dipangkas dari 4,5 Jadi 3,5 Tahun Penjara

Hukuman Djoko Tjandra Dipangkas dari 4,5 Jadi 3,5 Tahun Penjara

Nasional
Soal Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan, Mendagri Apresiasi Tangsel dan Depok

Soal Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan, Mendagri Apresiasi Tangsel dan Depok

Nasional
Mengenal Varian Delta Plus yang Terdeteksi di Jambi dan Mamuju beserta Ancamannya

Mengenal Varian Delta Plus yang Terdeteksi di Jambi dan Mamuju beserta Ancamannya

Nasional
Menteri PPPA Minta Orangtua Lebih Sensitif dengan Kebutuhan Anak Saat Pandemi

Menteri PPPA Minta Orangtua Lebih Sensitif dengan Kebutuhan Anak Saat Pandemi

Nasional
Komnas HAM: Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke Tak Sesuai Norma HAM

Komnas HAM: Kekerasan 2 Oknum TNI AU di Merauke Tak Sesuai Norma HAM

Nasional
Kematian Pasien Covid-19 Capai 2.069 dalam Sehari, Satgas Ungkap Penyebabnya

Kematian Pasien Covid-19 Capai 2.069 dalam Sehari, Satgas Ungkap Penyebabnya

Nasional
Komnas HAM Kecam Kekerasan Oknum Tentara terhadap Warga di Merauke

Komnas HAM Kecam Kekerasan Oknum Tentara terhadap Warga di Merauke

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Lewati 2.000 Orang dalam Sehari, Ini Kata Istana

Angka Kematian Covid-19 Lewati 2.000 Orang dalam Sehari, Ini Kata Istana

Nasional
Wapres: Banyak yang Kenal Wakaf tetapi Sedikit yang Mempraktikkan

Wapres: Banyak yang Kenal Wakaf tetapi Sedikit yang Mempraktikkan

Nasional
Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Indonesia Baru Terpenuhi 30 Persen

Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Indonesia Baru Terpenuhi 30 Persen

Nasional
Wapres: Perlu Sistem Informasi Manajemen Produk Halal Terintegrasi

Wapres: Perlu Sistem Informasi Manajemen Produk Halal Terintegrasi

Nasional
ICW Soroti Fahri Aceh yang Disebut di Sidang sebagai Orangnya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

ICW Soroti Fahri Aceh yang Disebut di Sidang sebagai Orangnya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Moeldoko: Ada 1.191 Aduan Kasus Konflik Agraria, 251 di Antaranya soal Hutan

Moeldoko: Ada 1.191 Aduan Kasus Konflik Agraria, 251 di Antaranya soal Hutan

Nasional
Moeldoko Janji Proses Hukum Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke Transparan

Moeldoko Janji Proses Hukum Kasus Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke Transparan

Nasional
Komnas HAM Sebut Kekerasan 2 Oknum Tentara di Merauke Kejam dan Tak Manusiawi

Komnas HAM Sebut Kekerasan 2 Oknum Tentara di Merauke Kejam dan Tak Manusiawi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X