Kompas.com - 30/04/2021, 12:34 WIB
Peta Papua dan Papua Barat Google MapsPeta Papua dan Papua Barat
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta memperlebar sudut pandang untuk mengatasi konflik keamanan di Papua.

Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Rivanlee Anandar menilai, pemerintah semestinya tidak hanya merespons konflik bersenjata saja, apalagi dengan pendekatan keamanan.

Lebih jauh, menurut Rivanm ada permasalahan lain yang mesti segera diselesaikan oleh pemerintah tentang Papua.

"Ada masalah kesenjangan, akses, dan kesejahteraan terhadap pemenuhan hak-hak dasar jika dibandingkan dengan wilayah di luar Papua. Kondisi tersebut menjadi salah satu pemicu orang asli Papua menyuarakan keadilan," ujar Rivan kepada Kompas.com, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: Anggota DPR Sarankan Pemerintah Gelar Dialog Selesaikan Konflik di Papua

Rivan menerangkan, pemerintah justru mempersempit sudut pandang jika melabeli KKB Papua sebagai kelompok teroris.

"Dengan mempersempit pandangan terhadap Papua hanya dari sektor keamanan saja dengan pelabelan KKB sebagai kelompok teroris, negara justru mengabaikan sejumlah permasalahan tersebut," ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelabelan teroris pada KKB Papua, lanjut Rivan, akan berdampak pada sejumlah hal. Dampak terbesar adalah pelanggaran hak asasi manusia.

"Implikasi pelabelan ini kemudian akan berdampak pada legitimasi pengerahan militer, kesewenang-wenangan aparat keamanan dalam merespons situasi Papua, stigmatisasi terhadap orang asli Papua yang menyuarakan haknya, dan menimbulkan banyak korban dari warga sipil," ujar Rivan.

Baca juga: Amnesty: Label Teroris KKB di Papua Berpotensi Perpanjang Pelanggaran HAM

Sebagai informasi pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara resmi mengkategorikan KKB Papua sebagai organisasi teroris.

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," terang Mahfud dalam konferensi pers di kanal YouTube Kemenko Polhukam, Kamis.

Mahfud menegaskan pelabelan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Baca juga: Setara Institute: Pelabelan KKB Teroris Kebijakan Terburuk Jokowi atas Papua

Berdasarkan aturan itu, Mahfud menjelaskan mereka yang dikategorikan sebagai teroris adalah siapa pun yang merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Nasional
Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Nasional
Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Nasional
Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Nasional
Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi 'Online' dengan 'Host' Wanita Seksi

Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi "Online" dengan "Host" Wanita Seksi

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Nasional
Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Nasional
Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Nasional
Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Nasional
Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.