Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/04/2021, 20:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota DPR dari Derah Pemilihan (Dapil) Papua, Yan Permenas Mandenas menyarankan pemerintah agar lebih mengutamakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan masalah di Papua.

Ia mendorong komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Papua dalam suasana kesatuan bangsa demi mencari jalan tengah terhadap situasi konflik di Papua.

“Yang saya sarankan itu dengan pendekatan dialog dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini malah itu justru mampu untuk menyelesaikan masalah Papua karena kita bisa mengajak semua tokoh-tokoh itu turun gunung melalui rekonsiliasi yang ingin kita bicarakan dan konsep dialog yang kita dorong,” ungkap Yan Permenas saat dihubungi Kompas.com, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Wakil Ketua Komnas HAM Kecewa Pemerintah Tetapkan KKB di Papua sebagai Teroris

Yan Permandes berharap, pemerintah menempuh langkah seperti ketika menyelesaikan konflik Aceh, di Papua. 

“Kalau masalah Aceh bisa diselesaikan melalui perundingan kenapa masalah Papua tidak bisa diselesaikan melalui perundingan, ada apa sebenernya ini,” tuturnya.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR RI itu juga mempertanyakan kemampuan IT dan intelijen negara dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Ia berpendapat, kelemahan tersebut membuat KKB di Papua menjadi sangat leluasa.

“Nah kemampuan intelijensi kita sangat lemah mendeteksi pergerakan KKB sehingga mereka sangat leluasa sekali di wilayah Papua untuk bisa melakukan aksi teror dengan berbagai ancaman yang mereka lakukan sampai juga ancaman nyawa pun jadi korban,” ucapnya.

Saat ini diketahui pemerintah susah memberikan label terorisme terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua.

Atas penetapan itu, Yan Permendas berharap situasi di daerahnya tidak semakin bergejolak.

Menurutnya, tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan permasalahan jangka panjang di Papua selain melalui dialog bersama.

“Jangan sampai kita melihat rakyat Papua ini sebagai obyek yang nanti kita basmi dengan cara kita dan akhirnya ini menimbulkan yang lebih keras dan pelanggaran HAM yang begitu hebat,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara resmi mengategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris.

Mahfud mengatakan, pelabelan organisasi teroris terhadap KKB sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Baca juga: Amnesty: Label Teroris KKB di Papua Berpotensi Perpanjang Pelanggaran HAM

Berdasarkan aturan tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa mereka yang dikatakan teroris adalah siapa pun yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Adapun terorisme sendiri adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud dalam konferensi pers, dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Nasional
Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Nasional
Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Kepala Daerah Takut Diselidiki Aparat Diduga Dampak Mafia Peradilan

Nasional
Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Pemerintah Diminta Tambah Subsidi Parpol dan Kampanye Cegah Kepala Daerah Korupsi

Nasional
Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Kekecewaan Eks Anak Buah Sambo: Loyalitas Saya Dimanfaatkan demi Kepentingan Pribadi

Nasional
BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

BRIN Pasuruan Disebut Bukan Tutup, tapi Dialihkan Kerjanya

Nasional
Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Wapres Harap Dunia Pariwisata ASEAN Kembali ke Puncak Kejayaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.