Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Teror ke Tiga Ketua DPC, Demokrat Minta Perlindungan Kapolri

Kompas.com - 29/04/2021, 18:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Tim Advokasi Partai Demokrat, Mehbob mengatakan, tiga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat telah menjadi sasaran teror yang dilakukan oleh sejumlah orang tak dikenal.

Atas hal tersebut, pihaknya langsung melayangkan surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berisikan permohonan perlindungan hukum untuk ketiga ketua tersebut.

"Teror itu berlangsung sejak Minggu lalu. Ketiga ketua DPC kami menerima panggilan dari orang-orang tidak dikenal," kata Mehbob dalam keterangannya, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Mehbob mengatakan, tiga ketua DPC yang diteror itu di antaranya Ketua DPC Konawe Barat Jefri Prananda, Ketua DPC Muna Barat Laode Abdul Gamal, dan Ketua DPC Buton Utara Muliadin Salemba.

Menurut Mehbob, tiga ketua DPC itu ditelpon oleh orang tak dikenal dan meminta agar mereka mencabut laporan polisi di Polda Metro Jaya tertanggal 18 April 2021.

Adapun, laporan tersebut dibuat oleh tiga ketua DPC terhadap kuasa hukum kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Tiga ketua DPC itu mengaku telah jadi korban pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh sembilan pengacara," kata dia.

Baca juga: Sebut Kubu Moeldoko 2 Kali Absen Sidang, Demokrat: Perilaku Memalukan

Usai menerima teror, kata Mehbob, tiga ketua DPC itu melaporkan kepada DPP Partai Demokrat.

Berdasarkan laporan tersebut, DPP Partai Demokrat melayangkan surat kepada Kapolri. Surat itu juga ditembuskan kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Sulawesi Tenggara, dan Kapolres setempat.

"Suratnya tertanggal 20 April 2021, dan kita serahkan pada tanggal 21 April 2021," ujar dia.

Terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan kecaman atas perilaku teror tersebut.

Baca juga: Demokrat Laporkan Kuasa Hukum Kubu KLB atas Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Surat Kuasa

Menurut dia, Partai Demokrat mengecam keras perilaku teror yang dilakukan oleh oknum tak dikenal terhadap tiga Ketua DPC Partai Demokrat.

"Kami mengecam keras perilaku tak beradab dan memalukan ini. Lagi-lagi, menggunakan intimidasi, ancaman, dan teror kepada para pengurus dan kader kami. Bukan hanya demokrasi yang terancam, melainkan hukum pun seakan diinjak-injak oleh mereka," ucap Herzaky.

Sebelumnya diberitakan, pada Selasa (20/4/2021), Mehbob juga telah meminta kepolisian mengusut kasus dugaan pencatutan nama tiga Ketua DPC Partai Demokrat.

Pencatutan itu terkait gugatan terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang diajukan kubu kongres luar biasa (KLB) pimpinan KSP Moeldoko.

Mehbob menilai, para pengacara penggugat AD/ART yang melayangkan surat gugatan dan mencatut nama tiga Ketua DPC tersebut hanyalah korban.

Menurut dia, ada orang yang lebih kuat di balik pencatutan nama tiga Ketua DPC.

"Kuasa hukum para penggugat diduga telah menggunakan Surat Kuasa Palsu. Kami juga meminta pihak kepolisian untuk mengungkap dalang Surat Kuasa Palsu yang diberikan kepada sembilan pengacara gerombolan ini," kata Mehbob dalam keterangannya, Selasa (20/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com