Kompas.com - 29/04/2021, 17:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana masih sangat memungkinkan untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Pasalnya, ia mengatakan bahwa antara DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, setiap pertengahan tahun akan melakukan review atas Prolegnas Prioritas tahunan.

Diketahui, RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021.

"Jadi katakanlah di pertengahan tahun ini. Katakanlah Juni atau Juli ini akan didorong masuk RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana ini menjadi salah satu RUU Prioritas tahunan tahun 2021," kata Arsul dalam webinar PPATK Legal Forum 2nd bertajuk "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana: Pantaskah Masuk Prioritas?" Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Kepala PPATK: Perampasan Aset Tindak Pidana di Indonesia Belum Optimal, RUU Perlu Dibuat

Kendati demikian, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mengingatkan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif dari pemerintah.

Dengan demikian, ini tergantung pada pemerintah.

Oleh karena itu, kata dia, dapat dimungkinkan pula apabila masih terdapat pembicaraan panjang di pemerintah, RUU Perampasan Aset kembali tertunda untuk masuk prioritas tahun ini.

"Dalam pembicaraan inter kementerian/lembaga cukup mendalam panjang, maka kemudian kalau masih diperlukan pembicaraan inter kementerian/lembaga, tentu bisa didorongnya di Prolegnas Prioritas tahun 2022," jelasnya.

Namun, tegas Arsul, DPR tetap menunjukkan komitmen untuk mendorong RUU Perampasan Aset untuk diprioritaskan.

Ia menyampaikan, DPR tidak memiliki masalah terhadap RUU Perampasan Aset.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apakah Pemain Israel Bisa Masuk Indonesia untuk Piala Dunia U20? Ini Kata Kemenlu

Apakah Pemain Israel Bisa Masuk Indonesia untuk Piala Dunia U20? Ini Kata Kemenlu

Nasional
Sekjen Gerindra Singgung Pemimpin Lupa Partai, Ketua Harian: Tidak Perlu Dibesar-besarkan

Sekjen Gerindra Singgung Pemimpin Lupa Partai, Ketua Harian: Tidak Perlu Dibesar-besarkan

Nasional
Kejagung Tak Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Garuda

Kejagung Tak Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Kemenag: Total 14 Calon Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi

Kemenag: Total 14 Calon Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi

Nasional
Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Nasional
Hadi Tjahjanto Dalami Penyebab 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor Disita Satgas BLBI

Hadi Tjahjanto Dalami Penyebab 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor Disita Satgas BLBI

Nasional
Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Nasional
Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Nasional
Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Nasional
Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Nasional
DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

Nasional
Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Nasional
RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.