Kompas.com - 29/04/2021, 16:20 WIB
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers, Kamis (15/4/2021). Dok. BNPBJuru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers, Kamis (15/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan tentang diizinkannya kegiatan wisata di tengah larangan mudik Lebaran.

Wiku menyebut bahwa kegiatan pariwisata tetap diperbolehkan selama masa larangan mudik Lebaran, 6-17 Mei 2021.

Namun demikian, masyarakat hanya boleh berwisata di kabupaten/kota asal domisili, atau dalam satu kawasan aglomerasi.

"Kegiatan tersebut hanya bisa dilakukan di kabupaten/kota asal domisili, atau dalam satu kawasan aglomerasinya masing-masing," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: 115 Travel Gelap yang Ditilang Ketahuan Tawarkan Jasa Mudik dengan Tarif Tinggi

Wiku memastikan bahwa perjalanan lintas batas daerah selama larangan mudik Lebaran tak dibolehkan, kecuali bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik, atau yang memiliki keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik.

Oleh karena itu, berwisata di luar wilayah domisili atau kawasan aglomerasi pun tak dibolehkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena perjalanan lintas batas daerah tidak diperbolehkan," ujar Wiku.

Wiku meminta agar selama masa larangan mudik Lebaran seluruh kegiatan wisata disesuaikan dengan protokol kesehatan.

Masyarakat diingatkan untuk patuh menerapkan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Penyelenggara pariwisata dan aparat penegak hukum harus tegas dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk membatasi jumlah pengunjung," kata Wiku.

Baca juga: Wamenag Tegaskan Larangan Mudik Lebaran 2021 Berlaku Bagi Semua Pihak

Untuk diketahui, larangan mudik Lebaran 6-17 Mei 2021 berlaku bagi seluruh masyarakat.

Tak lama setelah ditetapkannya aturan itu, pemerintah menyatakan tak melarang kegiatan pariwisata demi menggerakkan ekonomi daerah.

"Jadi, wisata-wisata yang masih sama-sama di daerah itu dibolehkan, tidak dilarang. Harus dipastikan bahwa tujuan utama kita adalah untuk menekan penyebaran dan penularan Covid-19, bukan untuk membuat aktivitas ekonomi terutama sektor pariwisata juga ikut berimbas secara drastis," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga 'Tracer' Covid-19 di Sleman

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga "Tracer" Covid-19 di Sleman

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Panglima TNI Pimpin Sidang Pantukhir Calon Taruna-Taruni

Nasional
Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Nasional
Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Nasional
Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Satgas Covid-19: Kepatuhan Jaga Jarak di Jakarta Masih Rendah

Nasional
Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X