Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan di Balik Penunjukan Bahlil, Nadiem, dan Handoko di Kabinet Jokowi

Kompas.com - 29/04/2021, 14:49 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (28/4/2021).

Bertempat di Istana Negara, Jakarta, Jokowi melantik 2 menteri dan 1 kepala lembaga.

Dua menteri itu merupakan wajah lama di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang menempati posisi kementerian baru.

Keduanya yakni eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang kini mengisi kursi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), dan eks Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang kini menjadi Menteri Investasi.

Baca juga: Mereka yang Dikabarkan Sempat Terancam Reshuffle, Menhub hingga Moeldoko...

Bersamaan dengan itu, Laksana Tri Handoko dilantik sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang kini menjadi badan tersendiri, terpisah dari Kementerian Riset dan Teknologi.

Lantas, apa alasan di balik penunjukan ketiganya? Dilansir dari pemberitaan Kompas.id, Kamis (29/4/2021), seorang pejabat di lingkungan Istana menuturkannya.

Pejabat tersebut mengatakan bahwa Bahlil Lahadalia ditunjuk sebagai Menteri Investasi lantaran dianggap bisa menyelesaikan masalah.

"Bahlil ditunjuk karena selain pengusaha juga aktivis. Dia bisa menyelesaikan masalah. Bahasa tak jadi halangan karena ’yang jualan’ investasi, kan, ada orang lain, seperti para duta besar dan pengusaha. Pak Bahlil bisa mengatasi,” katanya.

Pejabat itu juga menuturkan bahwa Kementerian Investasi dibentuk karena Presiden ingin ada lompatan ekonomi. Oleh karenanya, investasi dan penciptaan usaha untuk membuka lapangan kerja harus diutamakan.

Baca juga: Susunan Kabinet Indonesia Maju dan Daftar Nama 34 Menteri Setelah Reshuffle Kedua

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jika hanya setingkat BKPM, investasi tak bisa berjalan lantaran BKPM sebatas badan koordinasi.

Meski kini menjadi kementerian, keberadaan Kementerian Investasi disebut tak mengambil alih kewenangan Kementerian Koorinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelum Bahlil dilantik sebagai Menteri Investasi, sempat beredar kabar jabatan tersebut akan diisi oleh Basuki Tjahaja Purnama yang kini jadi Komisaris Utama Pertamina.

Sementara, menurut pejabat itu lagi, alasan penunjukkan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud-Ristek adalah karena ia mampu menjalankan seluruh bidang tersebut, baik pendidikan maupun riset dan teknologi.

”Riset dan teknologi merupakan bagian dari pendidikan. Pak Nadiem bisa menjalankan keduanya. Tak perlu wakil menteri lagi karena riset bagian inheren dari sebuah pendidikan,” tutur sang pejabat.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Ternyata Direncanakan Digelar Lebih Awal pada Rabu Pon 7 April

Lantas, penunjukan Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN sepenuhnya kewenangan Presiden.

Sebelumnya, sempat beredar nama Prof Wenten, Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dikabarkan akan mengisi jabatan itu.

”BRIN sudah lama jadi gagasan Presiden. Ingat, kan, waktu debat kedua Pemilihan Presiden 2019. Selain riset dan inovasi, juga soal talenta dikemukakan Presiden akan dibentuk jika ia terpilih,” kata sumber tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com