Anggota DPR Nilai UU Perampasan Aset Penting sebagai Bagian Penataan Hukum

Kompas.com - 29/04/2021, 13:33 WIB
Arsul Sani saat menjabat Sekjen PPP di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Arsul Sani saat menjabat Sekjen PPP di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana penting untuk dihadirkan sebagai bagian dari penataan hukum.

Regulasi itu disebutnya perlu sebagai upaya mengembalikan aset negara yang dicuri oleh pelaku tindak pidana.

"Undang-undang ini untuk melakukan pemberantasan berbagai tindak pidana, tidak hanya tindak pidana korupsi," kata Arsul dalam webinar PPATK Legal Forum 2nd bertajuk "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana: Pantaskah Masuk Prioritas?" Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset, Pakar Hukum: Sistem Sekarang Gagal Kembalikan Kerugian Negara

Wakil Ketua MPR ini menuturkan, UU Perampasan Aset Tindak Pidana juga penting untuk menunjukkan komitmen DPR dan Pemerintah dalam mengembalikan aset negara yang dicuri pelaku pidana.

Menurut Arsul, DPR periode 2014-2019 juga telah memasukkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah.

"Namun, hingga akhir masa jabatan DPR itu, RUU Perampasan Aset ini tidak kunjung diajukan oleh pemerintah," ucapnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arsul menambahkan, pada akhir masa jabatan periode lalu, DPR juga telah menyampaikan ikhtiarnya untuk tetap mendukung RUU Perampasan Aset.

Saat itu, DPR kembali menyatakan agar RUU Perampasan Aset dapat dipikirkan kembali untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas.

Kemudian, pada 2020, RUU Perampasan Aset disebutnya kembali masuk dalam penyusunan Prolegnas di DPR.

"Alhamdulillah pada saat Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama dengan pemerintah menyusun Prolegnas lima tahunan 2020-2024, kemudian disepakati untuk kembali masuk," tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wacana Pengusungan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Inkonstitusional

Wacana Pengusungan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Inkonstitusional

Nasional
Keterlibatan Lima Lembaga soal Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dipertanyakan

Keterlibatan Lima Lembaga soal Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dipertanyakan

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Ketua DPR: Berlakukan PSBB, Ketatkan PPKM Mikro

Lonjakan Kasus Covid-19, Ketua DPR: Berlakukan PSBB, Ketatkan PPKM Mikro

Nasional
Ucapan dan Doa Ultah ke-60 Jokowi, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Ucapan dan Doa Ultah ke-60 Jokowi, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Nasional
Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Nasional
Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Nasional
Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Nasional
Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Nasional
Jokowi Ulang Tahun ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Jokowi Ulang Tahun ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X