Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Vaksinasi Massal di Daerah Jangan Sampai Berhenti

Kompas.com - 29/04/2021, 10:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaan vaksinasi massal di daerah jangan sampai berhenti.

Presiden juga meminta pemerintah daerah (pemda) tidak menyimpan stok vaksin dalam jumlah besar.

"Saya titip terus soal vaksinasi massal, daerah jangan sampai ada yang berhenti. Tugas pemerintah pusat adalah menyiapkan vaksinasi," ujar Jokowi dalam pengarahan secara virtual kepada kepala daerah yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Jokowi: Penyuntikan Vaksin Covid-19 Baru 19 Juta Dosis, Harus Kita Kejar

"Kalau ada vaksinnya jangan sampai ada yang distok, stok itu cukup 5 persen, segera disuntikkan ke beberapa target (jika vaksin sudah disalurkan ke daerah)," lanjutnya.

Jokowi mengungkapkan, capaian penyuntikan vaksin Covid-19 baru 19 juta dosis hingga 27 April.

Dia pun mengingatkan, pemerintah telah mencanangkan target sebanyak 70 juta orang yang mendapatkan suntikan vaksin pada Juli.

Dengan demikian, Jokowi meminta agar pelaksanaan vaksinasi perlu terus ditingkatkan.

"Sampai 27 April, yang kita suntikkan baru kurang lebih 19 juta dosis. Dan harus kita kejar terus agar target kita di bulan Juli nanti bisa mencapai kurang lebih 70 juta orang," ujar Kepala Negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah memesan 426 juta dosis vaksin Covid-19 dari berbagai negara.

Baca juga: Satgas: Vaksin Bukan Formula Ajaib yang Serta-merta Akhiri Pandemi Covid-19

Namun, vaksin tersebut datang secara bertahap dan sedikit demi sedikit. Diperkirakan, vaksin akan tiba di Tanah Air dalam jumlah besar pada pertengahan tahun ini.

"Ini awal-awal ini baru 7 juta, naik lagi 11 juta, naik lagi, dikit-dikit. Baru mungkin akan melimpah itu di bulan Juli atau Agustus, mungkin bisa per bulan 60 juta, 70 juta (dosis)," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).

Jokowi mengatakan, 426 juta dosis vaksin itu diperuntukkan bagi 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 181,5 juta jiwa.

Jumlah tersebut tidaklah sedikit. Oleh karenanya, kata Jokowi, vaksinasi dilakukan secara bertahap.

Pada tahap pertama, vaksinasi diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan. Saat ini, penyuntikan vaksin sudah mulai menyasar ke petugas pelayan publik dan kelompok lanjut usia.

Baca juga: Seputar Perkembangan Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Jokowi pun meminta para kepala daerah untuk memprioritaskan vaksinasi untuk tempat-tempat yang interaksi masyarakat dan mobilitasnya tinggi. Sebab, di tempat tersebut, potensi penularan virus corona cenderung lebih tinggi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com