Kompas.com - 29/04/2021, 09:14 WIB
Ilustrasi hak asasi manusia. humanrights.govIlustrasi hak asasi manusia.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai pernyataan Bambang Soesatyo tentang penyelesaian konflik di Papua tidak mencerminkan kepribadian dan etika yang baik sebagai pimpinan MPR.

Melalui surat terbukanya, Kontras menegaskan, semestinya setiap anggota MPR bekerja dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

"Padahal secara etik berdasarkan Keputusan MPR Nomor 2 Tahun 2010 tentang Peraturan Kode Etik MPR, setiap anggota dituntut untuk menjunjung HAM," ujar Staf Divisi Humas Kontras Andi Muhammad Rezaldy berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Kritik Bamsoet, Amnesty: Elite Harus Hati-hati Beri Pendapat soal Papua

Sebagai Ketua MPR, Andi melanjutkan, semestinya Bamsoet harus bekerja sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan pada HAM.

"Sehingga tidak ada alasan untuk pejabat publik untuk tidak mengimplementasikan nilai ini," kata dia.

Andi juga menuturkan, pendapat Bamsoet tentang konflik yang terjadi di Papua dikhawatirkan akan memperburuk kondisi kemanusiaan di Papua.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Serta dikhawatirkan akan dijadikan legitimasi bagi aparat keamanan di Papua untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak manusiawi," tutur Andi.

Baca juga: Kabinda Papua Ditembak, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Tumpas KKB

Padahal, menurut Andi, pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua terbukti tidak menyelesaikan akar permasalahan yang ada.

Adi memaparkan, berdasarkan temuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terdapat empat akar masalah pemicu konflik kekerasan di Papua.

"Pertama, marjinalisasi terhadap masyarakat Papua. Kedua, kegagalan pembangunan. Ketiga, persoalan status politik. Keempat, pelanggaran HAM," ucapnya.

Ketimbang mendorong pemerintah untuk menyelesaikan konflik dengan mengirimkan kekuatan penuh, Bamsoet diminta mendorong pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua dengan damai berdasarkan temuan LIPI tersebut.

"Menggunakan cara-cara damai berupa pendekatan dialog untuk menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi," kata Andi.

Baca juga: Mengingat Langkah Gus Dur Selesaikan Konflik Di Papua

Sebagai informasi Bamsoet meminta TNI-Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan tindakan tegas terukur pada kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Hal itu disampaikan Bamseot menyusul gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha pada baku tembak yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Minggu (25/5/2021).

Dalam pernyataannya Bamsoet meminta KKB ditumpas, sementara aspek HAM dikesampingkan.

"Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Kalau perlu turunkan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan untuk menumpas mereka," tutur Bamsoet, Senin (26/4/2021).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Nasional
Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Dilantik Jadi Jubir Kantor Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah: Gedung Merah Putih Dibajak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.