Kompas.com - 29/04/2021, 09:06 WIB
Ilustrasi santri
Kompas.com/M.Agus Fauzul HakimIlustrasi santri

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa hari terakhir, wacana diperbolehkannya para santri pulang kampung di tengah larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah ramai diperbincangkan masyarakat.

Pasalnya, isu permintaan adanya dispensasi bagi santri di pondok pesantren agar bisa mudik pun muncul dari pihak pemerintah.

Hal tersebut bermula dari pernyataan Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi yang mengatakan bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta ada dispensasi larangan mudik bagi para santri di pondok pesantren agar bisa pulang ke kampung halamannya.

Baca juga: Wapres Minta Santri Dibolehkan Mudik

Masduki mengatakan, santri bakal kesulitan pulang ke kampung halaman saat Lebaran karena adanya larangan mudik. 

"Oleh karena itu, harus ada dispensasi. Wapres minta agar ada dispensasi untuk para santri bisa pulang ke rumah masing-masing, tidak dikenai peraturan-peraturan yang ketat terkait larangan mudik dalam konteks pandemi saat ini," ujar Masduki.

Masduki pun mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mengizinkan santri mudik Lebaran tahun ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun berharap daerah-daerah lainnya juga memberikan kemudahan khusus kepada para santri yang ingin pulang.

"Itulah permohonan Wapres supaya ada kemudahan buat santri-santri," kata dia.

Baca juga: Soal Santri Difasilitasi Mudik, Epidemiolog: Larangan Mudik Itu untuk Membatasi Mobilitas

Bahkan dalam hal-hal tertentu, ujar Masduki, Wapres Ma'ruf juga meminta kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membuat surat secara khusus baik kepada Presiden, Wapres, maupun Dirlantas Polri agar dispensasi larangan mudik untuk santri tersebut diakomodasi.

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 kepada seluruh masyarakat untuk mencegah meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air.

Larangan bepergian ke luar daerah tersebut kini berlaku 6 sampai 17 Mei 2021. Pemerintah pun mengeluarka aturan pengetatan bepergian pra dan pasca-larangan mudik mulai 22 April hingga 5 Mei dan 18 Mei hingga 24 Mei 2021. 

Baca juga: Penjelasan Jubir soal Aspirasi ke Wapres agar Santri Difasilitasi Saat Mudik Lebaran

Diklarifikasi

Tak sampai 24 jam, Jubir Wapres Masduki Baidlowi pun meralat pernyataannya.

Ia memastikan bahwa harapan agar santri bisa pulang kampung saat Lebaran 2021 bukan keinginan maupun permintaan Wapres.

Masduki menjelaskan, Wapres Ma'ruf menerima usulan dari PBNU para santri di pondok pesantren difasilitasi untuk bisa mudik.

"Ide untuk memfasilitasi kepulangan santri itu bukan dari Wapres, tetapi itu usulan PBNU," kata Masduki kepada wartawan, Jumat (23/4/2021) malam.

Baca juga: Jubir Sebut Ide Mamfasilitasi Santri Bisa Mudik Bukan dari Wapres

Ilustrasi mudikGALIH PRADIPTA Ilustrasi mudik
Menurut Masduki, usulan tersebut disampaikan kepada Wapres setelah PBNU menerima banyak keluhan dari sejumlah ulama pimpinan pondok pesantren pasca-terbitnya adendum atau aturan tambahan terkait larangan mudik. 

"Sejak ada adendum itu, para ulama pimpinan pesantren resah, bagaimana santri-santri yang masih di pesantren sudah waktunya pulang tapi karena adendum itu melarang, maka tidak boleh pulang," kata dia.

Para santri, kata dia, juga sudah mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Komisi VIII DPR: Usulan Santri Boleh Mudik Harus Tetap dengan Protokol Kesehatan

Selain itu, saat ini sudah ada daerah yang mengizinkan kepulangan santri, yakni Provinsi Jawa Timur.

Atas dasar itulah, kata dia, maka Wapres meminta agar PBNU membuat surat pada Mabes Polri atau Direktur Lalu Lintas Polri untuk meminta izin agar para santri itu difasilitasi kepulangannya.

"Jadi ide ini bukan dari Wapres, tetapi Wapres merespons terhadap ulama-ulama pimpinan pesantren yang khawatir santrinya tidak bisa pulang terhadang di jalan (oleh aturan larangan)," kata dia.

Lebih jauh Masduki menjelaskan, permintaan tersebut disampaikan PBNU setelah diterbitkannya adendum baru dari Satgas Penanganan Covid-19.

Baca juga: Soal Dispensasi Mudik untuk Santri, Satgas Covid-19: Belum Ada Pembahasan

Santri tetap dilarang mudik

Setelah wacana itu mendapat kritik masyarakat, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan dispensasi atau memfasilitasi para santri bisa pulang ke kampung halaman di tengah larangan mudik Lebaran 2021.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Kami meminta dengan sangat hormat kepada para pengasuh, santri maupun orangtua santri untuk bisa memahami aturan ini demi menjaga keselamatan jiwa kita bersama dari ancaman paparan Covid-19," ujar Yaqut dikutip dari siaran pers, Rabu (28/4/2021).

Baca juga: Menag Tegaskan Tak Akan Ada Dispensasi Santri Mudik Lebaran

Yaqut mengakui, kebijakan larangan mudik tersebut tidak mudah diterima kalangan pesantren. Itu karena pondok pesantren kerap kali telah mengakhiri masa pembelajaran jelang Hari Raya Idul Fitri.

Namun mengingat kasus Covid-19 di Indonesia masih belum menurun dan berpotensi kembali meningkat saat Lebaran, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan larangan mudik bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Saya harap semua masyarakat termasuk kalangan santri bisa memahami dengan baik munculnya larangan mudik Lebaran tahun ini," kata dia.

Ilustrasi MudikKOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ilustrasi Mudik
Lebih jauh Yaqut mengatakan, jika santri dibolehkan mudik akan ada dampak yang kompleks.

Sebab, di tengah pandemi Covid-19 yang belum terkendali, dibutuhkan pengawasan dan kontrol ketat di lapangan.

Sementara jumlah santri tidak sedikit yang asalnya pun dari berbagai daerah di Tanah Air, sedangkan petugas pengawas sangat terbatas.

"Pergerakan jutaan santri ke berbagai daerah dalam waktu hampir bersamaan sangat rawan memunculkan klaster-klaster baru penularan virus. Bahaya lebih besar pun mengancam jika sampai rumah, virus itu turut memapar para anggota keluarganya. Bahaya yang sama juga bakal terjadi pada arus balik," kata dia.

Baca juga: Muhammadiyah Dukung Usulan Santri Boleh Mudik

Beri pemahaman

Yaqut juga meminta setiap pengelola pondok pesantren memberikan pemahaman kepada para santri dan orangtuanya bahwa tidak ada dispensasi larangan mudik bagi mereka.

Ia mengatakan, Kementerian Agama secara aktif menyosialisasikan tidak ada dispensasi bagi santri tersebut ke kalangan pondok pesantren dan pemerintah daerah.

"Saya minta para pengelola pondok pesantren bisa memberikan pemahaman komprehensif kepada para santri dan orangtuanya," kata Yaqut dikutip dari siaran pers, Rabu (28/4/2021).

Yaqut mengatakan, komunikasi yang aktif akan membuat kebijakan pelarangan mudik tersebut diterima dengan baik di kalangan santri.

Baca juga: Tidak Ada Dispensasi Mudik untuk Santri, Menag Minta Pengelola Pesantren Beri Pemahaman

Di samping itu, Yaqut juga meminta para pengelola pondok pesantren untuk mengisi masa libur para santri dengan membuat kegiatan-kegiatan positif dan menyenangkan.

"Di pondok itu juga tidak kurang berkahnya dengan meningkatkan amaliyah, belajar dan mengaji. Sebab itu, mari menunda dulu sejenak untuk bertemu keluarga agar semua terlindungi," ujar dia.

Menurut Yaqut, silaturahmi Hari Raya Idul Fitri pada masa pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat ini, bisa dilakukan melalui virtual.

Hal tersebut pun disebutkannya tidak akan mengurangi makna dari Hari Raya Idul Fitri tersebut.

Ia pun berpesan agar para pengelola pondok pesantren dan santri terus menjaga protokol kesehatan Covid-19, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Baca juga: Kemenhub: Tidak Ada Toleransi bagi Travel Gelap Saat Larangan Mudik Lebaran

Larangan untuk batasi mobilitas

Epidemilog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, adanya perbedaan pendapat di antara pemerintah tentang dispensasi mudik bagi santri itu menunjukkan adanya ketidakpahaman atas tujuan pelarangan mudik.

"Pelarangan mudik itu bagian dari upaya membatasi mobilitas penduduk. Jadi konsepnya mobilitas penduduk, bukan mudiknya," kata Pandu kepada Kompas.com, Minggu (25/4/2021).

Pandu mengatakan, sebelumnya larangan bepergian saat liburan panjang juga bertujuan sama yakni, membatasi mobilitas penduduk agar tidak bepergian seperti berwisata lokal.

Baca juga: Satgas: Persentase Kematian akibat Covid-19 Lebih Sulit Ditekan

Bahkan menurut Pandu, pemerintah sendiri tidak mengetahui konsep dari pelarangan mudik yang dimaksudkan untuk menekan angka Covid-19 tersebut.

"Karena tidak mengerti (konsep larangan mudik), di antara pemerintah itu, fragmen-fragmen kekuasaan di pariwisata, pendidikan, Wapres, staf Wapres itu tidak paham kenapa mudik dilarang," kata Pandu.

"Disangkanya ya sudah, mudik dilarang, yang lainnya boleh. Itu jadi tidak mengerti konsep membatasi mobilitas penduduk," ucap dia.

Pandu menjelaskan, sebab membatasi mobilitas penduduk sesungguhnya di masa Lebaran, kata dia, silaturahmi dalam kota pun sebaiknya tidak dilakukan.

Baca juga: Larangan Mudik 2021, Ganjar Ajak Warga Tahan Diri dan Halalbihalal Virtual

Ini termasuk halalbihalal dan open house yang kerap kali digelar oleh pejabat-pejabat menteri di Tanah Air.

"Karena sudah pengalaman sejak tahun lalu, begitu mobilitas penduduk meningkat, kasus meningkat. Jadi konsepnya ke sana," kata dia.

Apabila selama ini Indonesia memang khawatir mengalami peningkatan kasus Covid-19 seperti di India, kata dia, maka tidak ada pengecualian bagi siapa pun untuk tidak mudik.

Namun jika santri jadi pengecualian, ujar Pandu, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat lainnya pun akan meminta hal yang sama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Nasional
Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.