Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Penyuntikan Vaksin Covid-19 Baru 19 Juta Dosis, Harus Kita Kejar

Kompas.com - 29/04/2021, 08:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, penyuntikan vaksin Covid-19 baru 19 juta dosis hingga 27 April 2021.

Jokowi mengingatkan, target vaksinasi pemerintah yakni sebanyak 70 juta orang bisa disuntik vaksin pada Juli 2021 mendatang

"Sampai 27 April, yang kita suntikkan baru kurang lebih 19 juta dosis dan harus kita kejar terus agar target kita di bulan Juli nanti bisa mencapai kurang lebih 70 juta orang," ujar Jokowi dalam pengarahan secara virtual kepada kepala daerah yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

Baca juga: Vaksinasi Gotong Royong dan Ketersediaan Vaksin Covid-19 yang Jadi Kendala

Oleh karena itu, kepala negara mengingatkan agar vaksinasi massal Covid-19 di daerah jangan sampai terhenti.

Sebab, pemerintah pusat telah berupaya mengadakan vaksin Covid-19 untuk masyarakat Indonesia.

"Saya titip terus soal vaksinasi massal, daerah jangan sampai ada yang berhenti. Tugas pemerintah pusat adalah menyiapkan vaksinasi," kata Jokowi.

"Kalau ada vaksinnya jangan sampai ada yang distok, stok itu cukup 5 persen, segera disuntikan ke beberapa target (jika vaksin sudah disalurkan ke daerah)," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah memesan 426 juta dosis vaksin Covid-19 dari berbagai negara.

Baca juga: Anhui Siap Kirim 10-20 Juta Dosis Vaksin Covid-19 ke Indonesia Juni-Juli 2021

Namun, vaksin tersebut datang secara bertahap dan sedikit demi sedikit. Diperkirakan, vaksin akan tiba di Tanah Air dalam jumlah besar pada pertengahan tahun ini.

"Ini awal-awal ini baru 7 juta, naik lagi 11 juta, naik lagi, dikit-dikit. Baru mungkin akan melimpah itu di bulan Juli atau Agustus, mungkin bisa per bulan 60 juta, 70 juta (dosis)," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).

Jokowi mengatakan, 426 juta dosis vaksin itu diperuntukkan bagi 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 181,5 juta jiwa.

Jumlah tersebut tidaklah sedikit. Oleh karena itu, kata Jokowi, vaksinasi dilakukan secara bertahap.

Baca juga: Seputar Perkembangan Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Pada tahap pertama, vaksinasi diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan. Saat ini, penyuntikan vaksin sudah mulai menyasar ke petugas pelayan publik dan kelompok lanjut usia.

Jokowi pun meminta para kepala daerah untuk memprioritaskan vaksinasi untuk tempat-tempat yang interaksi masyarakat dan mobilitasnya tinggi.

Sebab, di tempat tersebut, potensi penularan virus corona cenderung lebih tinggi.

"Misalnya pasar, itu tempat yang interaksi antar orangnya tinggi, mobilitasnya juga tinggi, dahulukan. Terminal misalnya, mobilitas tinggi, interaksi tinggi, dahulukan," ujar Jokowi.

Ia menyebut, penting bagi kepala daerah mengawal vaksinasi. Sebab, program ini diharapkan membentuk herd immunity atau kekebalan komunitas sehingga dapat mengakhiri pandemi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com