Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hati-hati, 18,9 Juta Orang Masih Nekat Akan Mudik Lebaran

Kompas.com - 29/04/2021, 07:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa 18,9 juta orang tetap akan mudik di Lebaran tahun ini, meski pemerintah telah menyatakan pelarangan.

Sebelum pemerintah melarang mudik, ada 89 juta atau 33 persen penduduk yang hendak pulang ke kampung halaman.

Begitu pemerintah menyatakan mudik dilarang, persentase tersebut turun 11 persen atau 29 juta orang tetap ingin mudik. Persentase itu terus turun hingga kini di angka 7 persen.

"Begitu kita sosialisasi kita sampaikan, gubernur, wali kota juga menyampaikan soal larangan mudik, turun menjadi 7 persen, tetapi angkanya juga masih besar, hati-hati, 18,9 juta orang yang masih akan mudik," kata Jokowi saat memberikan arahan ke para kepala daerah, ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

Data ini disampaikan Jokowi berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan. 

Baca juga: Jokowi: Hati-hati Libur Panjang Lebaran, Kendalikan Mudik Itu Penting

Jokowi pun mengajak para kepala daerah terus menyosialisasikan larangan mudik ke masyarakat. Ia ingin agar jumlah penduduk yang hendak mudik dapat terus berkurang.

Jokowi menginstruksikan para gubernur, bupati, dan wali kota menekankan tentang pentingnya masyarakat menerapkan disiplin protokol kesehatan.

Protokol 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus terus diterapkan.

"Kuncinya ada di situ. Sisiplikan masyarakat secara ketat mengenai protokol kesehatan," ujar dia. 

Jokowi mengaku khawatir akan ancaman kenaikan kasus Covid-19 akibat mudik Lebaran. Sebab, pada Lebaran tahun lalu, kasus virus corona naik hingga 93 persen.

Baca juga: Larangan Mudik 2021, Ganjar Ajak Warga Tahan Diri dan Halalbihalal Virtual

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah dibantu forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dapat mengendalikan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan.

"Saya betul-betul masih khatiwar mengenai mudik di hari raya Idul Fitri yang akan datang," kata Jokowi.

"Jadi sekali lagi hati-hati dengan mudik Lebaran, hati-hati, cek, kendalikan, dan pengaturan yang mudik itu sangat penting sekali," kata dia. 

Adapun larangan mudik Lebaran berlaku selama 6-17 Mei 2021.

Baca juga: Tidak Ada Dispensasi Mudik untuk Santri, Menag Minta Pengelola Pesantren Beri Pemahaman

Presiden Jokowi sebelumnya telah menegaskan bahwa larangan mudik ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com