Perjalanan Partai Ummat yang Digagas Amien Rais, dari Pecah Kongsi Setelah Kongres PAN, hingga Deklarasi Hari Ini

Kompas.com - 29/04/2021, 07:45 WIB
Logo Partai Ummat Tangkapan gambar channel YouTube Amien Rais OfficialLogo Partai Ummat
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Ummat yang digagas oleh mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais akan dideklarasikan pada Kamis (29/4/2021) siang hari ini.

Deklarasi itu rencananya digelar di Yogyakarta pada pukul 13.00 WIB dan dapat disaksikan secara virtual.

Kemunculan Partai Ummat berawal dari keretakan di internal PAN setelah Kongres V PAN pada Februari 2020.

Partai Ummat berdiri imbas perbedaan sikap politik antara Amien dan pengurus Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang ia dirikan di awal era Reformasi dahulu.

Baca juga: Pendiri: Partai Ummat Bakal Didaftarkan Usai Deklarasi, Optimistis Penuhi Syarat

Sejarah pendirian Partai Ummat tidak lepas dari dinamika yang terjadi pada Kongres V PAN pada Februari 2020 lalu yang beragendakan pemilihan ketua umum PAN periode 2020-2025.

Saat itu, Amien mendukung Mulfachri Harahap sebagai calon ketua umum dan Hanafi Rais sebagai sekretaris jenderal, berhadapan dengan calon ketua umum petahana, Zulkifli Hasan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kongres yang sempat diwarnai kericuhuan dan aksi lempar kursi itu kemudian menetapakan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN.

Tak lama setelahnya, Hanafi Rais yang merupakan putra Amien Rais mundur dari kepengurusan PAN dan anggota DPR pada 2020.

Amien Rais pun mengakui dirinya juga sudah hengkang dari partai yang ia besarkan karena perbedaan prinsip dan sikap politik.

"Saya sudah tidak di PAN sama sekali, saya sudah dikeluarkan oleh anak buah saya karena berbeda prinsip," ujar Amien Rais dalam acara diskusi virtual bertajuk Bahaya Komunisme di Dunia Islam, Kamis (23/7/2020), dilansir dari Kompas TV.

Baca juga: Soal Mundurnya Hanafi Rais, Sekjen PAN: Kami Hormati Keputusannya

Menurut Amien, PAN di bawah kepemimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan berencana bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Namun, ia menilai langkah itu keliru.

Amien pun meminta kader PAN untuk mempertimbangkan rencana tersebut.

"Kalau Anda tetap ingin dukung rezim ini, itu jelas sesuatu langkah yang keliru bin salah. Jadi tidak ada rasionya, tidak ada rasionalisasinya," ujar dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Menteri PPPA Sebut PJJ Berisiko Tingkatkan Jumlah Pekerja Anak di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X