Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anhui Siap Kirim 10-20 Juta Dosis Vaksin Covid-19 ke Indonesia Juni-Juli 2021

Kompas.com - 28/04/2021, 14:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Produsen vaksin Covid-19 asal China, Anhui Zhifei Longcom Pharmaceutical siap mengirim vaksin sebanyak 10-20 juta dosis ke Indonesia pada Juni-Juli 2021.

Hal tersebut bisa terealisasi apabila emergency used authorization (EUA) atas vaksin Anhui dikeluarkan oleh Indonesia sekitar Mei-Juni.

"Jika EUA vaksin Anhui Zhifei dikeluarkan sekitar Mei-Juni oleh Indonesia, maka Anhui Zhifei menyatakan siap untuk mengirimkan vaksin sebanyak 10-20 juta dosis pada Juni-Juli," demikian pernyataan tertulis KBRI Beijing, dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, Rabu (28/4/2021).

Baca juga: BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

Pada 17 April 2021 lalu, perwakilan Indonesia di China telah berkunjung langsung ke pabrik Anhui yang terletak di Kota Hefei.

Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan pasokan vaksin Covid-19 Anhui untuk Indonesia.

Adapun, jumlah 10-20 juta dosis vaksin yang disiapkan untuk Indonesia berbentuk bulk maupun vaksin jadi.

Jumlahnya pun dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

"Jumlah pengiriman dapat ditingkatkan hingga 50 sampai 100 juta juta dosis tergantung intensifikasi kerja sama produksi vaksin Anhui Zhifei dan BCHT serta Jakarta Biopharmaceutical yang berkesinambungan," tulis pernyataan tersebut.

Baca juga: Satgas: Vaksin Bukan Formula Ajaib yang Serta-merta Akhiri Pandemi Covid-19

Indonesia melalui PT BCHT dan Jakarta Biopharmaceutical bekerja sama dengan Anhui Zhifei sejak September 2020.

Saat ini uji klinis terhadap vaksin tersebut sudah memasuki tahap III yang dilakukan di Indonesia bagi terhadap 4.000 relawan.

"Kedua pihak sepakat untuk terus melanjutkan realisasi produksi vaksin melalui partner masing-masing agar target vaksinasi dapat sejalan dengan program pemerintah," demikian keterangan Kemenlu.

Anhui Zhifei juga melakukan kerja sama dengan Uzbekistan, Ekuador dan Pakistan dalam memproduksi vaksin Covid-19 tersebut selain dengan Indonesia.

Vaksin produksi Anhui Zhifei telah mendapatkan EUA di China dan telah disuntikan sebanyak 10-11 juta dosis ke warga negara China.

Selain itu Anhui Zhifei telah mengirimkan 10 juta dosis dan telah mendapatkan EUA vaksin di Uzbekistan.

Baca juga: Penny Lukito, Kepala BPOM Pilihan Jokowi yang Ditemani Keberanian dan Modal Pendidikan

Anhui Zhifei sendiri mempunyai 10 pabrik di seluruh China dengan pabrik terbesar ada di Kota Hefei, Chongqing, Beijing dan cabang di Shanghai sebagai pusat riset dan penelitian.

Selain vaksin Covid-19, Anhui Zhifei juga memproduksi vaksin influenza TB, meningitis dan rabies.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan, vaksin Covid-19 asal China, Anhui, tengah diuji klinik fase III di Bandung, Jawa Barat.

Penny mengatakan, uji klinik fase III vaksin Anhui ditargetkan rampung pada Agustus tahun ini.

"Vaksin Anhui sedang proses ini uji klinik fase III di Indonesia, targetnya setelah selesai, tahun ini selesai, Agustus dan kita ada transfer teknologi di sini," ujar Penny dalam konferensi pers secara virtual, Jumat lalu.

Vaksin Anhui merupakan vaksin Covid-19 yang menggunakan platform rekombinan. Menurut Penny, uji klinik fase ketiga vaksin Anhui juga akan dilakukan di Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com