Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Bamsoet, Amnesty: Elite Harus Hati-hati Beri Pendapat soal Papua

Kompas.com - 28/04/2021, 13:54 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid meminta elite politik untuk berhati-hati dalam memberikan pendapat terkait situasi konflik yang sedang terjadi di Papua.

Pernyataan itu disampaikan Usman menanggapi pendapat Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meminta TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Dalam pernyataannya, Bamsoet meminta KKB ditumpas habis, sementara urusan Hak Asasi Manusia (HAM) dibicarakan kemudian.

Baca juga: Berkaca dari Aceh, Pemerintah Didorong Gunakan Pendekatan Lunak di Papua

"Elite politik harus hati-hati dalam memberikan pendapat terkait saran kebijakan atas permasalahan Papua. Saya menyarankan agar Bamsoet mengundang para anggota DPR dan DPD yang selama ini aktif membahas masalah Papua," tutur Usman pada Kompas.com, Rabu (28/4/2021).

Usman menjelaskan sebaiknya para elite politik dan pemangku kebijakan mengadakan rapat bersama untuk membahas situasi mutakhir di Papua.

"Dorong Komisi III (DPR) panggil Kapolri dan pertanyakan mengapa penegakan hukum atas pembunuhan tidak berjalan. Dorong Komisi I panggil Kepala BIN dan Panglima TNI lalu pertanyakan efektivitas operasi keamanan selama ini," ungkap Usman.

"Evaluasi pula keselamatan para prajurit di lapangan," sambung dia.

Jika perlu dan dirasa mendesak, Usman mengusulkan bahwa perlu adanya pertemuan dengan jajaran kementerian yang diinisiasi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) bersama dengan organisasi masyarakat sipil yang mendalami permasalahan di Papua.

Usman juga mengingatkan pemerintah perlu melibatkan Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) untuk memberi masukan tentang penyelesaian konflik.

"Jangan lupa pemerintah punya lembaga penelitian sendiri yang belum terlalu dimanfaatkan hasil-hasil penelitian baiknya, yaitu LIPI," imbuh dia.

Sebagai informasi Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Mayjen Anumerta TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur dalam kontak senjata antara tim gabungan TNI-Polri dengan KKB Papua yang terjadi Minggu (25/4/2021).

Baca juga: Kabinda Papua Ditembak, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Tumpas KKB

Sebelumnya rentetan penembakan juga dilakukan KKB di Kabupaten Puncak.

Pada 8 April 2021, KKB menembak seorang guru bernama Oktavianus Rayo, sehari berselang KKB kembali menembak mati seorang guru bernama Yonathan Randen.

Seorang pengemudi ojek Udin juga tewas di area Pasar Ilaga Kabupaten Puncak setelah ditembak KKB pada 14 April 2021.

Pada 15 April 2021, KKB juga menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com