Bicara Kekerasan Seksual, Nadiem Nilai Perlu Ada Badan Independen di Kampus

Kompas.com - 27/04/2021, 20:50 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim dalam acara serah terima soal seleksi CPNS dan PPPK 2021. Webinar KemendikbudMendikbud Nadiem Makarim dalam acara serah terima soal seleksi CPNS dan PPPK 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akan melakukan penyempurnaan penanganan terkait isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi melalui peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan (permendikbud).

Melalui permendikbud, Nadiem berharap para korban kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak menjadi korban saat hendak membuat laporan atas kekerasan seksual yang dialaminya.

“Jadinya jangan sampai yang pelapor menjadi korban. Karena kita harus menyadari, masih ada stigma dari pada isu-isu ini di masyarakat. Jadinya perlindungan informasi mereka, perlindungan confidentiality mereka itu jadi suatu hal yang sangat penting,” ujar Nadiem dalam diskusi virtual, Selasa (27/4/2021).

Nadiem mengatakan perlu ada suatu badan independen di perguruan tinggi yang bertugas untuk mengawasi dan menyelesaikan perihal masalah kekerasan seksual.

Ia berharap ada keseimbangan atau sistem check and balance terkait isu kekerasan seksual di kampus.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Bakal Terbitkan Peraturan soal Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan

“Karena kita nggak bisa mengira bahwa perguruan tinggi pun sebagai institusi adalah suatu institusi yang netral. Nggak bisa. Kita harus memastikan bahwa ada independen dalam universitas itu, yang tidak secara direct melapor pada universitas biar ada keseimbangan, ada check and balance,” ucap Nadiem.

Selain itu, menurutnya, badan independen itu juga harus memberikan rekomendasi atas pelaporan atau kejadian seputar kekerasan seksual di lingkungan kampus.

“Ini badan independen ini harus bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang tentunya bisa naik ekskalasi lah gitu,” ucapnya.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan akan menerbitkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) terkait isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Ia mengatakan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan peraturan yang semaksimal mungkin dalam menyikapi isu kekerasan seksual.

“Tolong ditunggu, akan keluar sebaik mungkin lah, mungkin tidak sempurna tapi sebaik mungkin,” kata Nadiem dalam diskusi virtual, Selasa (27/4/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

Nasional
Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

Nasional
Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

Nasional
Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

Nasional
Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Nasional
Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Nasional
Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Nasional
Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Nasional
Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Nasional
Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Nasional
Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Nasional
Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Nasional
Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.