Kompas.com - 27/04/2021, 18:39 WIB
Pramono Ubaid KOMPAS.com/HaryantipuspasariPramono Ubaid
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya akan menghadapi dua tantangan dalam proses Pemilu Serentak Tahun 2024.

Adapun dua tantangan itu, menurut Pramono adalah beban kerja yang sangat besar dan ancaman pandemi Covid-19.

"KPU menghadapi dua tantangan sekaligus," kata Pramono dalam diskusi daring, Selasa (27/4/2021).

Baca juga: Gerindra Pilih Jawa Timur Jadi Basis Kekuatan untuk Menangkan Pemilu 2024

Kendati demikian, Pramono mengatakan ada beberapa mitigasi yang bisa dilakukan penyelenggara ataupun stakeholder terkait pemilu untuk mengatasi tantangan tersebut.

Mitigasi pertama yang bisa dilakukan adalah memperpanjang masa persiapan pemilu menjadi 30 bulan. Sebelumnya pada 2019 masa persiapan ditentukan selama 20 bulan.

Kemudian menyiapkan regulasi terkait kepemiluan dari jauh-jauh hari, sehingga hasilnya bisa lebih matang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Selama ini pengalaman Pemilu 2019 maupun pilkada-pilkada yang lain itu regulasi-regulasinya selesai terlalu mepet dengan tahapannya," ujarnya.

Selanjutnya, melakukan berbagai modifikasi teknis pelaksanaan tahapan untuk mengurangi beban sekaligus menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

Lalu meniadakan proses pencocokan dan penelitian (coklit) dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) dan memperkuat proses pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan.

Serta pendaftaran partai politik sepenuhnya menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan memperkuat proses pemuktahiran data Sipol secara berkelanjutan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

Nasional
Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

Nasional
Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Nasional
Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Nasional
WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

Nasional
Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Nasional
107 Pinjol Terdaftar Resmi di OJK, Begini Cara Ceknya...

107 Pinjol Terdaftar Resmi di OJK, Begini Cara Ceknya...

Nasional
Sebaran 19.318 Kasus Aktif Covid-19, Jawa Tengah Terbanyak

Sebaran 19.318 Kasus Aktif Covid-19, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Polri: Karyawan Sindikat Pinjol Ilegal Digaji Rp 15 Juta-Rp 20 Juta Tiap Bulan

Polri: Karyawan Sindikat Pinjol Ilegal Digaji Rp 15 Juta-Rp 20 Juta Tiap Bulan

Nasional
Sejak 2018, Kominfo Tutup 4.874 Akun Pinjol Ilegal

Sejak 2018, Kominfo Tutup 4.874 Akun Pinjol Ilegal

Nasional
Timsel Minta Warga yang Merasa Memenuhi Syarat Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu untuk Mendaftar

Timsel Minta Warga yang Merasa Memenuhi Syarat Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu untuk Mendaftar

Nasional
Adik Eks Bupati Lampung Utara Diduga Terima Rp 2,3 Miliar untuk Kepentingan Pribadi

Adik Eks Bupati Lampung Utara Diduga Terima Rp 2,3 Miliar untuk Kepentingan Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.