Kompas.com - 27/04/2021, 10:05 WIB
Tangkapan layar Presiden Joko Widodo, Kamis (22/4/2021), saat memberikan keterangan terkait hilang kontaknya KRI Nanggala-402 Instagram/@kemensetneg.riTangkapan layar Presiden Joko Widodo, Kamis (22/4/2021), saat memberikan keterangan terkait hilang kontaknya KRI Nanggala-402

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyebutkan, hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum pernah menyinggung ihwal reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju di hadapan publik.

Seandainya reshuffle akan dilakukan, kata dia, Jokowi sendiri yang akan mengumumkan.

"Sebenarnya sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum pernah menyatakan akan melakukan reshuffle kepada publik," kata Fadjroel melalui keterangan tertulis, Selasa (27/4/2021).

"Apabila reshuffle memang diperlukan, Presiden sendiri yang akan mengumumkan dan menyampaikan kepada publk seperti reshuffle 22 Desember 2020 di Beranda Istana Merdeka," kata dia.

Baca juga: Politisi PDI-P Sebut Jokowi Sedang Menunggu Hari Baik untuk Reshuffle Kabinet

Menurut Fadjroel, yang dapat dipastikan kebenarannya, yakni persetujuan DPR atas pembentukan kementerian baru berupa Kementerian Investasi, serta peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Rencana peleburan Kemenristek dan Kemendikbud berdasar pada Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Fadjroel mengatakan, peleburan dua kementerian itu sesuai dengan pertimbangan pengubahan kementerian yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pertimbangan itu berupa efisiensi dan efektivitas, perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah, serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Baca juga: Pengamat Sebut Jokowi Figur Presiden yang Tak Alergi Reshuffle Kabinet

Sementara itu, pertimbangan pembentukan Kementerian Investasi sesuai dengan bunyi Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008.

"Seperti untuk efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, serta perkembangan lingkungan global," ucap Fadjroel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Vaksin dan Tes PCR Tak Jamin Bebas dari Covid-19, Masyarakat Diimbau Patuhi Larangan Mudik

Vaksin dan Tes PCR Tak Jamin Bebas dari Covid-19, Masyarakat Diimbau Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Firli Terbitkan SK, 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Dibebastugaskan

Firli Terbitkan SK, 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Dibebastugaskan

Nasional
IDI Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19, Ini Tiga Faktor Penyebabnya

IDI Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19, Ini Tiga Faktor Penyebabnya

Nasional
Pemerintah Tetapkan Hari Raya Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei 2021

Pemerintah Tetapkan Hari Raya Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei 2021

Nasional
Muhadjir Minta Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan atas Dasar Keadilan

Muhadjir Minta Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan atas Dasar Keadilan

Nasional
UPDATE 11 Mei: Tangsel Catatkan 11.048 Kasus Positif Covid-19

UPDATE 11 Mei: Tangsel Catatkan 11.048 Kasus Positif Covid-19

Nasional
PBNU: 1 Syawal 1442 Jatuh pada 13 Mei 2021

PBNU: 1 Syawal 1442 Jatuh pada 13 Mei 2021

Nasional
UPDATE 11 Mei: Ada 87.743 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 11 Mei: Ada 87.743 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
AHY Tak Hadiri Sidang Mediasi, Darmizal: Pelecehan terhadap Pengadilan Negeri

AHY Tak Hadiri Sidang Mediasi, Darmizal: Pelecehan terhadap Pengadilan Negeri

Nasional
Kemenag: Preferensi Hilal 1 Syawal 1442 Hijriah Belum Terlihat

Kemenag: Preferensi Hilal 1 Syawal 1442 Hijriah Belum Terlihat

Nasional
UPDATE 11 Mei: 47.560 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 11 Mei: 47.560 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 11 Mei: Bertambah 5.592, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 1.580.207 Orang

UPDATE 11 Mei: Bertambah 5.592, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 1.580.207 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X