Soal Azis Syamsuddin di Kasus Suap Penyidik KPK, Dewan Etik Partai Golkar: Biarkan Aparat Dalami Fakta Hukum

Kompas.com - 27/04/2021, 07:46 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin kehadiran polisi virtual tetap harus memperhatikan hak-hak berpendapat masyarakat di media sosial (medsos). DOK. Jaka/Man (dpr.go.id)Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin kehadiran polisi virtual tetap harus memperhatikan hak-hak berpendapat masyarakat di media sosial (medsos).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta mengatakan, pihaknya sudah memiliki mekanisme tersendiri dalam menanggapi setiap persoalan terkait dugaan pelanggaran etik yang dapat merusak harkat dan kehormatan partainya.

Hatta mengatakan, Dewan Etik Partai Golkar saat ini menyerahkan seluruh proses penyelidikan kepada aparat penegak hukum terkait terseretnya nama Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam kasus suap penanganan perkara terkait dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.

“Jadi kita beranggapan di sini biarkan aparat melakukan pendalaman fakta-fakta hukum itu demi kepastian hukum,” kata Hatta saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/4/2021) malam.

Baca juga: ICW Desak KPK Segera Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Ia menegaskan bahwa Dewan Etik Partai Golkar menghormati asas praduga tak bersalah terhadap Azis Syamsuddin. 

Oleh karena itu, Hatta mengatakan, sebelum ada fakta hukum yang jelas, pihaknya tidak ingin memberikan komentar atau spekulasi apa pun terhadap isu yang menyeret nama pimpinan DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu.

“Dan kita sebelum itu jelas, ini kan politik ini, ya kita tidak perlu banyak berkomentar kemudian berspekulasi, juga kita harus mengedepankan dan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah,” ucap dia. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kan enggak bisa kita tiba-tiba Dewan Etik bersidang, melakukan pengambilan keputusan terhadap pelanggaran etik. Mekanisme persidangan di Dewan Etik di Partai Golkar harus fair,” kata dia.

Namun, ia memastikan Dewan Etik Partai Golkar bertindak dalam merespons setiap isu terhadap kadernya yang diduga melakukan pelanggaran etik.

Baca juga: Azis Syamsuddin Didesak Klarifikasi Dugaan Keterlibatan di Kasus Suap Penyidik KPK

Penilaian etik, kata dia, memiliki jangkauan pembahasan aspek yang spektrumnya luas demi mencerminkan penilaian yang bijak atau prudent.

“Apakah dewan etik bergerak? Tentu. Setiap apa saja yang kita lihat ini mengarah kepada kemungkinan pelanggaran etik, itu kita tidak bisa istilahnya kemudian melakukan spekulasi begitu,” ucap dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ucapan dan Doa Ultah Jokowi ke-60, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Ucapan dan Doa Ultah Jokowi ke-60, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Nasional
Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Nasional
Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Nasional
Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Nasional
Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Nasional
Jokowi Ulang Tahun Ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Jokowi Ulang Tahun Ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Nasional
LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

Nasional
'Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi'

"Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi"

Nasional
Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X