Bahas Keamanan di Papua, Moeldoko: Operasi di Sana Perlu Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, operasi dalam rangka menjaga keamanan di Papua perlu dievaluasi.

Menurut dia, perlu ada perubahan dan pembenahan dalam rangka perbaikan strategi operasi di lapangan.

“Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simpel tetapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan,” ujar Moeldoko saat menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (26/4/2021).

Baca juga: Polri: KKB yang Tebar Aksi Teror di Kabupaten Puncak Papua Sudah Teridentifikasi

Evaluasi tersebut disampaikannya menyusul kematian Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha akibat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada akhir pekan lalu.

Melalui rapat itu, Moeldoko meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua.

Sementara itu, menurut Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw, setelah gugurnya Kabinda Papua Danny Nugraha, Kemenko Polhukam telah menggelar rakor khusus yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD.

"Salah satu poin dalam rapat tersebut yakni Menko Polhukam menegaskan perlunya penguatan koordinasi dan meningkatkan intensitas operasi di Papua," ujar Paulus.

Ia pun menilai, tatanan sinergitas operasi keamanan di lapangan belum terpadu.

Baca juga: Anggota Komisi I: Selama 10 Tahun Terakhir, Konflik di Papua Bukan Semakin Membaik

Sementara itu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto sepakat bahwa operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakkan hukum.

Dengan begitu, dia menilai kejahatan yang dilakukan di Papua bisa diproses hukum.

“Kejahatan KKB di papua bisa diproses secara hukum, tetapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua,” ucap Boy.

Adapun Bupati Kabupaten Puncak Jaya Yuni Wonda berharap, penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya memerlukan pengawasan dan pendekatan khusus, salah satunya dengan membangun infrastruktur.

“Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik,” ujar Yuni.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tidak memberikan tempat bagi kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang ada di Tanah Air.

Baca juga: Polri: Tidak Ada Tempat Bagi KKB di Tanah Papua

Hal ini disampaikannya menyusul wafatnya Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugrah usai terkena tembakan dalam kontak senjata dengan KKB pada Minggu (25/4/2021).