Kompas.com - 26/04/2021, 22:16 WIB
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sukamta menilai, pemerintah perlu melakukan operasi terpadu untuk menangani gejolak konflik KKSB di Papua. DOK. Oji/Man (dpr.go.id)Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sukamta menilai, pemerintah perlu melakukan operasi terpadu untuk menangani gejolak konflik KKSB di Papua.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mempertanyakan kehadiran negara di Papua, menyusul maraknya konflik yang terus memakan korban.

Sukamta menyebut, konflik di Papua telah menimbulkan ratusan korban jiwa serta menyebabkan kerugian materil hingga triliunan Rupiah.

"Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Senin (26/4/2021).

Sukamta menilai otonomi khusus di Papua belum membuahkan hasil karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal puluhan triliun anggaran sudah disalurkan.

“Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti," ujar dia.

Baca juga: Pengakuan Anggota KKB yang Menyerahkan Diri: Dikucilkan dan Tak Dapat Kehidupan yang Layak

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anggota Komisi I DPR itu pun menyampaikan dua rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Pertama, kata Sukamta, pemerintah harus melakukan pendekatan keamanan yang tegas untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Berikan keamanan kepada masyarakat Papua. Jangan setengah-setengah dalam memberantas KKB ini," ujar dia.

Kedua, ia mendorong agar pemerintah menggunakan pendekatan komprehensif dan tepat sasaran karena pendekatan pemerintah dalam konflik Papua selama ini dinilai belum menyentuh akar masalah Papua.

"Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," kata Sukamta.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.