Kompas.com - 26/04/2021, 17:50 WIB
Peneliti Indonesian Corruption Watch Almas Sjafrina dalam diskusi di Kantor ICW, Jakarta, Rabu (14/2/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPeneliti Indonesian Corruption Watch Almas Sjafrina dalam diskusi di Kantor ICW, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong pemerintah untuk membenahi mekanisme dari kanal aduan masyarakat terkait bantuan sosial (bansos).

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina, saat ini sudah banyak platform pengaduan bansos.

Platform itu mulai dari Jaga Bansos KPK, Lapor.go.id, call center Kementerian Sosial, Ombudsman, hingga Dinas Sosial Pemerontah daerah juga memiliki kanal pengaduan terkait bansos.

"Negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu membenahi mekanisme penerimaan dan tindak lanjut atau follow up dari kanal-kanal pengaduan warga," kata Almas dalam diskusi “Menyoal Regulasi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi", Senin (26/4/2021).

Baca juga: ICW: Pertanyaan yang Harus Dijawab KPK, dari Mana Azis Tahu Penyelidikan di Tanjungbalai?

Almas mengatakan, masyarakat perlu mendapatkan informasi tekait status laporannya ke kanal pengaduan terkait bansos.

Sebab, menurut dia, masyarakat yang menjadi pelapor sering tidak mendapatkan informasi lebih lanjut terhadap pengaduan yang telah dilaporkannya ke platform pengaduan bansos.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi sayangnya semacam hanya menginformasikan laporan warga ini kepada pemerintah daerah, kepada inspektorat di daerah," ucap Almas.

"Dan ketika inspektorat daerah melakukan pengecekan di lapangan, itu sebatas melakukan konfirmasi kepada terlapor tanpa melibatkan warga yang menjadi korban bansos itu sendiri," tuturnya.

Baca juga: Sebut Bansos Sembako Lebih Rentan Korupsi, ICW Tekankan Transparansi

Lebih lanjut, Almas berharap warga yang memberikan laporan terkait pengaduan bansos juga turut dilibatkan dalam mekanisme pengaduan bansos.

Almas sangat menyayangkan kanal pengaduan pelayanan publik terkait bansos dari pemerintah yang tidak melibatkan pelapor.

Padahal, menurut Almas, pemerintah telah mengeluarkan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang besar untuk membuat platform pengaduan bansos.

"Pemerintah sudah punya kanal pelaporan yang kita tahu anggarannya juga luar biasa besar begitu ya, SDM-nya juga banyak tapi itu tidak maksimal untuk menangani aduan warga,” tuturnya.

Baca juga: Sidang Juliari, Jaksa Ungkap Penggunaan Uang Korupsi Bansos: Bayar Artis Cita Citata, Swab Test hingga Sapi Kurban



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X