Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/04/2021, 17:04 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai bantuan sosial (bansos) berupa sembako lebih berpotensi menimbulkan korupsi ketimbang bansos berupa uang tunai. 

“Memang dalam konteks potensi korupsi pengadaan barang dan jasa, bansos sembako itu lebih rentan, karena disitu ada pengadaan sembako itu sendiri,” kata Almas dalam diskusi “Menyoal Regulasi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi", Senin (26/4/2021).

“Sedangkan kalau di Bansos tunai ya tidak ada tidak ada potensi korupsi pengadaan barang dan jasanya,” sambungnya.

Baca juga: Kemensos Ganti Bansos Sembako dengan Bansos Tunai untuk Wilayah Jabodetabek

Menurut Almas, saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) sudah mengubah skema bansos menjadi tunai, bagi warga Jabodetabek.

Perubahan ini dilakukan sejak terungkapnya dugaan korupsi bansos penanganan Covid-19 yang menyeret eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

Namun, kata Almas, masih ada sejumlah daerah yang mendistribusikan bansos berupa sembako.

“Tapi yang perlu kita ingat adalah meski di Kementerian Sosial tidak ada bansos sembako, di daerah-daerah masih banyak sekarang,” ujarnya.

Almas kemudian mendorong pemerintah melakukan pembenahan guna mengantisipasi adanya potensi korupsi dalam aspek pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah terkait identifikasi kebutuhan bansos yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Paling tidak kalau bansosnya berupa makanan, yang diberikan adalah makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang kualitasnya adalah makanan yang berkualitas baik,” ucapnya.

Kedua, pemerintah diminta memerhatikan pemilihan penyedia layanan barang dan jasa dari bansos sembako.

Rekam jejak dari perusahaan dalam penyediaan barang layanan tersebut harus benar-benar dipastikan sudah baik dan memenuhi standar.

Ketiga, Almas mengatakan, pengawasan dalam internal pemerintah dalam proses pengadaan bansos sembako harus benar-benar dilakukan mulai dari perencanaan hingga pembayaran.

Ia juga berharap adanya transparansi dalam proses pengadaan bansos sembako sehingga publik dapat mengetahui setiap rinci informasinya.

“Ini saya rasa sangat penting agar kemudian masyarakat juga bisa turut serta atau berkontribusi ikut aktif dalam melakukan pengawasan itu sendiri,” ucapnya.

Baca juga: Wagub DKI Sebut Bansos Sembako Hanya Untungkan Pengusaha

Selain itu, Almas juga mengatakan perlu ada informasi dan sosialisasi terkait rincian jumlah bansos yang bakal diterima masyarakat.

Sebab, berdasarkan temuan ICW, Almas menyebut banyak masyarakat yang mengeluh karena merasa mendapatkan bansos yang berbeda dengan tentangganya.

“Ini juga penting untuk diinformasikan secara jelas, secara rinci kepada masyarakat agar masyarakat kemudian bisa mengecek, apakah dari Bansos, khususnya Bansos barang yang diterimanya itu sudah sesuai dengan yang seharusnya mereka terima atau tidak,” tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Duduk Perkara Perang Uraf Saraf Menag dan PKB yang Kian Memanas

Duduk Perkara Perang Uraf Saraf Menag dan PKB yang Kian Memanas

Nasional
Saksi Ungkap Ada Pengambilan Uang Rp 60 Miliar di Jalan Praja Dalam Terkait Kasus BTS 4G

Saksi Ungkap Ada Pengambilan Uang Rp 60 Miliar di Jalan Praja Dalam Terkait Kasus BTS 4G

Nasional
Kaesang Setuju Caleg atau Capres Tak Perlu Dimintai Sumbangan

Kaesang Setuju Caleg atau Capres Tak Perlu Dimintai Sumbangan

Nasional
Gerindra Sebut Prabowo Dapat Masukan dari Kiai soal Kriteria Cawapres

Gerindra Sebut Prabowo Dapat Masukan dari Kiai soal Kriteria Cawapres

Nasional
Jumlah ASN 4,4 Juta, Jokowi: Partai Boleh Banyak, tapi yang Melaksanakan Tetap Korpri

Jumlah ASN 4,4 Juta, Jokowi: Partai Boleh Banyak, tapi yang Melaksanakan Tetap Korpri

Nasional
Singgung TikTok Shop, Jokowi: Mestinya, Teknologi Muncul, Regulasi Disiapkan

Singgung TikTok Shop, Jokowi: Mestinya, Teknologi Muncul, Regulasi Disiapkan

Nasional
Soal Pertemuan Jokowi-SBY di Istana Bogor, PDI-P: Enggak Apa-apa, Bangun Silaturahmi Ya Bagus

Soal Pertemuan Jokowi-SBY di Istana Bogor, PDI-P: Enggak Apa-apa, Bangun Silaturahmi Ya Bagus

Nasional
Kaesang ke Kader PSI: Dulu Semangat Buka Lem Aibon, Sekarang Agak Kurang Berani

Kaesang ke Kader PSI: Dulu Semangat Buka Lem Aibon, Sekarang Agak Kurang Berani

Nasional
Soal Peluang Prabowo Berpasangan dengan Khofifah, Gerindra: Semua Akan Disampaikan kepada Partai Koalisi

Soal Peluang Prabowo Berpasangan dengan Khofifah, Gerindra: Semua Akan Disampaikan kepada Partai Koalisi

Nasional
Tok, DPR Sahkan Revisi UU ASN

Tok, DPR Sahkan Revisi UU ASN

Nasional
PSI Akan Bertemu PDI-P Usai Megawati Pulang dari Luar Negeri

PSI Akan Bertemu PDI-P Usai Megawati Pulang dari Luar Negeri

Nasional
Pertamina Trans Kontinental Dukung Pelestarian Ekosistem Pesisir melalui Green Mangrove Action Program di Makassar

Pertamina Trans Kontinental Dukung Pelestarian Ekosistem Pesisir melalui Green Mangrove Action Program di Makassar

Nasional
Jokowi Minta Anggaran Jangan Diecer-ecer, Cukup 1-2 Program tapi Gol!

Jokowi Minta Anggaran Jangan Diecer-ecer, Cukup 1-2 Program tapi Gol!

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU IKN, Fraksi PKS Satu-satunya yang Menolak

DPR Sahkan Revisi UU IKN, Fraksi PKS Satu-satunya yang Menolak

Nasional
Jokowi Geram Kementerian/Lembaga dan Pemda Hobi Belanja Impor: Bodoh Sekali Kita!

Jokowi Geram Kementerian/Lembaga dan Pemda Hobi Belanja Impor: Bodoh Sekali Kita!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com