Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/04/2021, 17:04 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menilai bantuan sosial (bansos) berupa sembako lebih berpotensi menimbulkan korupsi ketimbang bansos berupa uang tunai. 

“Memang dalam konteks potensi korupsi pengadaan barang dan jasa, bansos sembako itu lebih rentan, karena disitu ada pengadaan sembako itu sendiri,” kata Almas dalam diskusi “Menyoal Regulasi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi", Senin (26/4/2021).

“Sedangkan kalau di Bansos tunai ya tidak ada tidak ada potensi korupsi pengadaan barang dan jasanya,” sambungnya.

Baca juga: Kemensos Ganti Bansos Sembako dengan Bansos Tunai untuk Wilayah Jabodetabek

Menurut Almas, saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) sudah mengubah skema bansos menjadi tunai, bagi warga Jabodetabek.

Perubahan ini dilakukan sejak terungkapnya dugaan korupsi bansos penanganan Covid-19 yang menyeret eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

Namun, kata Almas, masih ada sejumlah daerah yang mendistribusikan bansos berupa sembako.

“Tapi yang perlu kita ingat adalah meski di Kementerian Sosial tidak ada bansos sembako, di daerah-daerah masih banyak sekarang,” ujarnya.

Almas kemudian mendorong pemerintah melakukan pembenahan guna mengantisipasi adanya potensi korupsi dalam aspek pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah terkait identifikasi kebutuhan bansos yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Paling tidak kalau bansosnya berupa makanan, yang diberikan adalah makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang kualitasnya adalah makanan yang berkualitas baik,” ucapnya.

Kedua, pemerintah diminta memerhatikan pemilihan penyedia layanan barang dan jasa dari bansos sembako.

Rekam jejak dari perusahaan dalam penyediaan barang layanan tersebut harus benar-benar dipastikan sudah baik dan memenuhi standar.

Ketiga, Almas mengatakan, pengawasan dalam internal pemerintah dalam proses pengadaan bansos sembako harus benar-benar dilakukan mulai dari perencanaan hingga pembayaran.

Ia juga berharap adanya transparansi dalam proses pengadaan bansos sembako sehingga publik dapat mengetahui setiap rinci informasinya.

“Ini saya rasa sangat penting agar kemudian masyarakat juga bisa turut serta atau berkontribusi ikut aktif dalam melakukan pengawasan itu sendiri,” ucapnya.

Baca juga: Wagub DKI Sebut Bansos Sembako Hanya Untungkan Pengusaha

Selain itu, Almas juga mengatakan perlu ada informasi dan sosialisasi terkait rincian jumlah bansos yang bakal diterima masyarakat.

Sebab, berdasarkan temuan ICW, Almas menyebut banyak masyarakat yang mengeluh karena merasa mendapatkan bansos yang berbeda dengan tentangganya.

“Ini juga penting untuk diinformasikan secara jelas, secara rinci kepada masyarakat agar masyarakat kemudian bisa mengecek, apakah dari Bansos, khususnya Bansos barang yang diterimanya itu sudah sesuai dengan yang seharusnya mereka terima atau tidak,” tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

KSAD Maruli Akan Pimpin Para Seniornya di TNI AD, Pengamat: Berharap Tak Ada Masalah Disharmoni

KSAD Maruli Akan Pimpin Para Seniornya di TNI AD, Pengamat: Berharap Tak Ada Masalah Disharmoni

Nasional
Firli Bahuri Tetap Dapat Gaji dan Tunjangan, Ketua KPK Sementara: Aturannya Seperti Itu

Firli Bahuri Tetap Dapat Gaji dan Tunjangan, Ketua KPK Sementara: Aturannya Seperti Itu

Nasional
Nawawi Pomolango: Saat KPK Tak Baik-baik Saja, Apakah Ada yang Mau Datang ke Acara Kita?

Nawawi Pomolango: Saat KPK Tak Baik-baik Saja, Apakah Ada yang Mau Datang ke Acara Kita?

Nasional
Mahfud MD Sebut Penegakan Hukum Mengecewakan, Ungkap Praktek Jual Beli Pasal

Mahfud MD Sebut Penegakan Hukum Mengecewakan, Ungkap Praktek Jual Beli Pasal

Nasional
Optimistis Lewati Debat Perdana Capres-Cawapres, Ganjar: Kami Punya Pengalaman Empiris

Optimistis Lewati Debat Perdana Capres-Cawapres, Ganjar: Kami Punya Pengalaman Empiris

Nasional
Ganjar: Sekarang, Orang Mau Foto dengan Saya Takut...

Ganjar: Sekarang, Orang Mau Foto dengan Saya Takut...

Nasional
Saat Jokowi dan Kaesang Tanggapi Sentilan Megawati soal Penguasa Orde Baru...

Saat Jokowi dan Kaesang Tanggapi Sentilan Megawati soal Penguasa Orde Baru...

Nasional
Ganjar Janji Permudah Pendirian Rumah Ibadah Umat Kristiani

Ganjar Janji Permudah Pendirian Rumah Ibadah Umat Kristiani

Nasional
Ketua TKN Sebut Gibran Fokus Kampanye di Jawa Tengah Pekan Ini

Ketua TKN Sebut Gibran Fokus Kampanye di Jawa Tengah Pekan Ini

Nasional
Aktif Sambangi Tokoh Kristiani, Ganjar Jaring Aspirasi soal Pendirian Rumah Ibadah

Aktif Sambangi Tokoh Kristiani, Ganjar Jaring Aspirasi soal Pendirian Rumah Ibadah

Nasional
Profil Mayjen Saleh Mustafa, Eks Pangdam Cenderawasih yang Jadi Pangkostrad

Profil Mayjen Saleh Mustafa, Eks Pangdam Cenderawasih yang Jadi Pangkostrad

Nasional
Prabowo dan Gibran Akan Lebih Banyak Kampanye Terpisah, TKN Ungkap Alasannya

Prabowo dan Gibran Akan Lebih Banyak Kampanye Terpisah, TKN Ungkap Alasannya

Nasional
Ganjar Curhat Pemilih Pemula Kini Tak Tertarik Visi-Misi, Malah Gimik Politik

Ganjar Curhat Pemilih Pemula Kini Tak Tertarik Visi-Misi, Malah Gimik Politik

Nasional
Genjot Investasi Perkapalan, PIS Teken MoU Kerja Sama Pembiayaan dengan K-Sure dan KEXIM

Genjot Investasi Perkapalan, PIS Teken MoU Kerja Sama Pembiayaan dengan K-Sure dan KEXIM

Nasional
Data KPU Diduga Bocor, Ganjar Minta Penegak Hukum Segera Bertindak

Data KPU Diduga Bocor, Ganjar Minta Penegak Hukum Segera Bertindak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com