Doni Monardo: 7 Persen Tetap Berencana Mudik meski Dilarang

Kompas.com - 26/04/2021, 14:13 WIB
Sejumlah pemudik dari Kepulauan Riau berjalan menuju terminal ketibaan di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai, Riau, Minggu (25/4/2021). Dua pelabuhan di Dumai, Pelabuhan Roro Purnama dan Bandar Sri Junjungan mulai ramai disinggahi pemudik Hari Raya Idul Fitri 2021 dan kedua pelabuhan tersebut digunakan sebagai tempat transit pemudik menuju kampung halamannya seperti ke Pulau Rupat, Sumbar, Jambi dan Sumut. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/aww. ANTARA FOTO/Aswaddy HamidSejumlah pemudik dari Kepulauan Riau berjalan menuju terminal ketibaan di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai, Riau, Minggu (25/4/2021). Dua pelabuhan di Dumai, Pelabuhan Roro Purnama dan Bandar Sri Junjungan mulai ramai disinggahi pemudik Hari Raya Idul Fitri 2021 dan kedua pelabuhan tersebut digunakan sebagai tempat transit pemudik menuju kampung halamannya seperti ke Pulau Rupat, Sumbar, Jambi dan Sumut. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut, sebanyak 7 persen warga Indonesia berencana mudik pada Lebaran tahun ini, meski pemerintah telah menyatakan pelarangan.

Namun demikian, angka ini telah mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum diumumkannya peniadaan mudik Lebaran 2021.

"Data-data yang berhasil kami kumpulkan dari Kementerian Perhubungan bahwa sejauh ini sudah tinggal 7 persen warga negara kita yang tetap akan mudik, dari posisi semula adalah 33 persen apabila mudik tidak dilarang," kata Doni dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/4/2021).

Baca juga: Soal Dispensasi Mudik untuk Santri, Satgas Covid-19: Belum Ada Pembahasan

"Setelah mudik dilarang menjadi 11 persen dan setelah bapak presiden mengumumkan menjadi 7 persen," tuturnya.

Menurut Doni, tugas pemerintah bersama masyarakat saat ini ialah menurunkan persentase 7 persen warga yang masih berencana mudik.

Ia meminta seluruh warga bersabar dan menahan diri dengan tidak mudik di Lebaran kali ini, demi mencegah penyebaran Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Belajar dari pengalaman, libur panjang akan meningkatkan mobilitas penduduk di seluruh daerah. Selanjutnya, peningkatan mobilitas berdampak pada kenaikan kasus Covid-19 dan angka kematian pasien serta tenaga kesehatan.

Doni mengingatkan, melonjaknya kasus Covid-19 di India terjadi karena warga mengabaikan protokol kesehatan pencegahan virus corona saat melakukan ritual keagamaan.

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat Indonesia mematuhi protokokol kesehatan dengan mematuhi larangan mudik. Hal ini demi menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan bangsa.

"Sekali lagi momentum Ramadhan, momentum kegiatan Idul Fitri harus kita sadari tahun ini pun mohon tidak mudik dulu, harus bersabar, harus bisa menahan diri. Ini semuanya untuk kepentingan bersama," ujarnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X