Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaster Perkantoran di DKI Naik Sepekan Terakhir, Epidemiolog Soroti Penggunaan Transportasi Umum

Kompas.com - 26/04/2021, 10:47 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di klaster perkantoran di wilayah DKI Jakarta harus dilihat dari kepatuhan karyawan menerapkan protokol kesehatan selama berada di kantor dan penggunaan transportasi umum saat menuju ke kantor.

Ia mengatakan, apabila kantor tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar maka penularan virus Corona dapat terjadi di lingkungan kantor.

Namun, apabila kasus Covid-19 tetap terjadi di kantor yang menerapkan protokol kesehatan, maka penggunaan transportasi umum para karyawan harus ditelusuri.

"Angkutan misal, naik KRL, naik bus bareng, jadi harus dilakukan contact tracing yang benar-benar serius terhadap klaster perkantoran. Kalau itu terjadi di angkutan umum, maka angkutan umum yang dibetulin, bukan kantornya," kata Tri saat dihubungi, Kompas.com, Senin (26/4/2021).

Baca juga: Klaster Perkantoran di Jakarta Meningkat, Epidemiolog Sarankan WFH Kembali Diterapkan

Tri juga mengatakan, masyarakat merasa euforia karena sebagian dari mereka ada yang sudah disuntik vaksin Covid-19 sehingga lalai menerapkan protokol kesehatan.

"Euforianya bertambah, karena yang divaksinasi sudah banyak dan kasus Covid-19 menurun semu," ujarnya.

Selain itu, ia menilai, bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang diterapkan perusahaan sebesar 50 persen hanya bersifat ringan.

Ia menyarankan, status WFH dinaikan menjadi sedang sebagai upaya menekan kasus Covid-19.

"Ini berarti WFH itu harus ditingkatkan statusnya dari ringan ke sedang, kenapa saya sebutkan WFH sekarang ringan, saya bingung WFH 50 persen tapi tol penuh, KRL penuh dari pagi ke sore," ucapnya.

Baca juga: Epidemiolog: Klaster Perkantoran di Jakarta Naik karena Kebijakan WFH Tak Diterapkan dengan Baik

Lebih lanjut, Tri khawatir apabila pemerintah dan masyarakat tidak serius mencegah penularan Covid-19, kondisi di Indonesia dapat mengulangi apa yang terjadi di India.

"Kalau kasus sudah meledak banyak masalahnya, banyak penderitaan masyarakat, masyarakat yang menanggung, bukan pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat kasus penularan Covid-19 dari klaster perkantoran kembali meningkat.

Dilansir dari akun instagram Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta, peningkatan jumlah klaster Covid-19 terjadi dalam sepekan terakhir.

"Jumlah kasus konfirmasi Covid-19 pada klaster perkantoran dalam seminggu terakhir mengalami kenaikan," tulis Pemprov DKI, Sabtu (25/4/2021).

Baca juga: Pemprov DKI: Kebanyakan Klaster Perkantoran Terjadi di Kantor yang Karyawannya Sudah Divaksinasi Covid-19

Pemprov DKI menuliskan para periode 5-11 April 2021 terdeteksi di 78 perkantoran dengan jumlah kasus 157.

Sedangkan pada periode 12-18 April 2021 kasus Covid-19 ada di 177 perkantoran dengan jumlah kasus positif 425 kasus.

Pemprov DKI juga menyebut, klaster penularan terdeteksi justru pada perkantoran yang sudah menerima vaksinasi Covid-19.

"Sebagian besar kasus konfirmasi Covid-19 di perkantoran terjadi pada perkantoran yang sudah menerima vaksinasi Covid-19," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Indonesia Bangsa Harmonis, Perbedaan Hangat-Panas saat Pemilu Wajar Terjadi

Jokowi Sebut Indonesia Bangsa Harmonis, Perbedaan Hangat-Panas saat Pemilu Wajar Terjadi

Nasional
Dewan Pakar Timnas Amin Keluarkan 8 Amanat Perubahan, Apa Saja?

Dewan Pakar Timnas Amin Keluarkan 8 Amanat Perubahan, Apa Saja?

Nasional
Data Pemilih Diduga Bocor, Anies Ingin Dengar Dulu Penjelasan KPU

Data Pemilih Diduga Bocor, Anies Ingin Dengar Dulu Penjelasan KPU

Nasional
Minta Pemilu 2024 Jangan Dikhawatirkan, Jokowi: Negara Kita Sudah Berpengalaman

Minta Pemilu 2024 Jangan Dikhawatirkan, Jokowi: Negara Kita Sudah Berpengalaman

Nasional
Ketum Parpol Pengusung Bakal Turun Gunung Kampanyekan Ganjar-Mahfud

Ketum Parpol Pengusung Bakal Turun Gunung Kampanyekan Ganjar-Mahfud

Nasional
Jubir TKN: Wilayah di Mana Pak Jokowi Unggul, di Situ Pak Prabowo Lemah, Kini Keduanya Berkolaborasi

Jubir TKN: Wilayah di Mana Pak Jokowi Unggul, di Situ Pak Prabowo Lemah, Kini Keduanya Berkolaborasi

Nasional
KPU Segera Bahas Tindak Lanjut Putusan Bawaslu soal Caleg Perempuan

KPU Segera Bahas Tindak Lanjut Putusan Bawaslu soal Caleg Perempuan

Nasional
Jubir TKN Prabowo-Gibran Ungkap Narasi “Gemoy” Tak Akan Dipakai Terus-menerus

Jubir TKN Prabowo-Gibran Ungkap Narasi “Gemoy” Tak Akan Dipakai Terus-menerus

Nasional
KSAD Maruli Sebut Pembangunan Kodam Tiap Provinsi Masih Dikaji

KSAD Maruli Sebut Pembangunan Kodam Tiap Provinsi Masih Dikaji

Nasional
Tanggapi Megawati soal Penguasa Orde Baru, Airlangga: Sudah Lewat, Sekarang Reformasi

Tanggapi Megawati soal Penguasa Orde Baru, Airlangga: Sudah Lewat, Sekarang Reformasi

Nasional
KSAD Maruli Simanjuntak Sebut Sertijab akan Digelar Hari Jumat

KSAD Maruli Simanjuntak Sebut Sertijab akan Digelar Hari Jumat

Nasional
Sri Mulyani Siapkan Rekomendasi Kenaikan Gaji Menteri untuk Pemerintahan Baru

Sri Mulyani Siapkan Rekomendasi Kenaikan Gaji Menteri untuk Pemerintahan Baru

Nasional
Gerindra: 'Gemoy' Tak Langgar Prinsip Demokrasi, Jangan Serang Kami

Gerindra: "Gemoy" Tak Langgar Prinsip Demokrasi, Jangan Serang Kami

Nasional
Soal KTA Gibran, FX Rudy: Tutup Buku, kalau Ada Apa-apa Bukan Kader PDI-P

Soal KTA Gibran, FX Rudy: Tutup Buku, kalau Ada Apa-apa Bukan Kader PDI-P

Nasional
KPK Kirim SPDP ke Wamenkumham, Panggil Sebagai Tersangka Pekan Ini

KPK Kirim SPDP ke Wamenkumham, Panggil Sebagai Tersangka Pekan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com