Soal Santri Difasilitasi Mudik, Epidemiolog: Larangan Mudik Itu untuk Membatasi Mobilitas

Kompas.com - 25/04/2021, 15:32 WIB
Sebanyak 16 titik lokasi penyekatan disiapkan Polda Banten untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang nekat mudik. Terutama di jalur menuju Pelabuhan Merak. KOMPAS.com/RASYID RIDHOSebanyak 16 titik lokasi penyekatan disiapkan Polda Banten untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang nekat mudik. Terutama di jalur menuju Pelabuhan Merak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Munculnya pemberitaan tentang permintaan agar para santri di pondok pesantren difasilitasi mudik di tengah larangan pemerintah, dinilai karena tidak adanya pemahaman konsep oleh pemerintah sendiri.

Hal tersebut bermula dari pernyataan Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi yang menyebut Wapres Ma'ruf Amin mendapat permintaan dari PBNU kepada agar para santri difasilitasi untuk bisa pulang ke kampung halaman di tengah larangan mudik yang diterapkan pemerintah.

Epidemilog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpahaman atas tujuan pelarangan mudik.

"Pelarangan mudik itu bagian dari upaya membatasi mobilitas penduduk. Jadi konsepnya mobilitas penduduk, bukan mudiknya," kata Pandu kepada Kompas.com, Minggu (25/4/2021).

Baca juga: Soal Usulan Santri Boleh Mudik, Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Konsisten Terapkan Kebijakan Terkait Covid-19

Pandu mengatakan, sebelumnya larangan bepergian saat liburan panjang juga bertujuan sama yakni, membatasi mobilitas penduduk agar tidak bepergian seperti berwisata lokal.

Bahkan menurut Pandu, pemerintah sendiri tidak mengetahui konsep dari pelarangan mudik yang dimaksudkan untuk menekan angka Covid-19 tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena tidak mengerti (konsep larangan mudik), di antara pemerintah itu, fragmen-fragmen kekuasaan di pariwisata, pendidikan, Wapres, staf Wapres itu tidak paham kenapa mudik dilarang," kata Pandu.

"Disangkanya ya sudah, mudik dilarang, yang lainnya boleh. Itu jadi tidak mengerti konsep membatasi mobilitas penduduk," lanjut dia.

Baca juga: Penjelasan Jubir soal Aspirasi ke Wapres agar Santri Difasilitasi Saat Mudik Lebaran

Pandu menjelaskan, sebab membatasi mobilitas penduduk sesungguhnya di masa Lebaran, kata dia, silaturahmi dalam kota pun sebaiknya tidak dilakukan.

Termasuk halal bihalal dan open house yang kerap kali digelar oleh pejabat-pejabat menteri di Tanah Air.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sejak Awal Tak Percaya Anak Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Mahfud Sejak Awal Tak Percaya Anak Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pinangki Akhirnya Dikirim ke Penjara Setelah Ketahuan Sebulan Tak Dieksekusi

Pinangki Akhirnya Dikirim ke Penjara Setelah Ketahuan Sebulan Tak Dieksekusi

Nasional
Banyak Daerah Kekurangan Vaksin, Menkes: Pesan Presiden, Akselerasi Vaksinasi di Jawa-Bali

Banyak Daerah Kekurangan Vaksin, Menkes: Pesan Presiden, Akselerasi Vaksinasi di Jawa-Bali

Nasional
Inmendagri Nomor 29/2021, Ini Daerah yang Terapkan PPKM Level 2...

Inmendagri Nomor 29/2021, Ini Daerah yang Terapkan PPKM Level 2...

Nasional
PPKM Diperpanjang, Berikut Daftar Kabupaten/Kota Level 2 dan 3 di Pulau Jawa

PPKM Diperpanjang, Berikut Daftar Kabupaten/Kota Level 2 dan 3 di Pulau Jawa

Nasional
Berlaku hingga 9 Agustus, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali

Berlaku hingga 9 Agustus, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali

Nasional
Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Nasional
PPKM Level 3 hingga 9 Agustus, Mal dan Rumah Ibadah Boleh Beroperasi secara Terbatas

PPKM Level 3 hingga 9 Agustus, Mal dan Rumah Ibadah Boleh Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 9 Agustus

Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 9 Agustus

Nasional
PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

Nasional
PPKM Diperpanjang, Kasus Covid-19 Diklaim Turun dan Janji Kurangi Beban Masyarakat

PPKM Diperpanjang, Kasus Covid-19 Diklaim Turun dan Janji Kurangi Beban Masyarakat

Nasional
Program 'Kita Jaga Kiai', Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Program "Kita Jaga Kiai", Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Nasional
Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia atas Pengertiannya terhadap PPKM

Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia atas Pengertiannya terhadap PPKM

Nasional
Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X