Kompas.com - 25/04/2021, 14:36 WIB
Dalam foto yang dirilis oleh Istana Kepresidenan Indonesia ini, Panglima Tertinggi Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing (kanan bawah) dan para pemimpin ASEAN bertemu dalam pertemuan mereka di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia, Sabtu (24/4/2021). AP PHOTO / LAILY RACHEVDalam foto yang dirilis oleh Istana Kepresidenan Indonesia ini, Panglima Tertinggi Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing (kanan bawah) dan para pemimpin ASEAN bertemu dalam pertemuan mereka di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia, Sabtu (24/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menilai, pertemuan pemimpin negara ASEAN yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (25/4/2021) akan memberi harapan baru bagi penyelesaian masalah Myanmar.

Saat ini Myanmar masih dalam keadaan yang tidak stabil pasca-kudeta militer. Akibatnya, banyak warga sipil yang menjadi korban.

Kondisi tersebut membuat seluruh negara ASEAN menyampaikan keprihatinan dan berharap Myanmar dapat menyelesaikan permasalahan mereka.

Baca juga: ASEAN Desak Penghentian Kekerasan di Myanmar, Ini 5 Kesepakatan di KTT

Salah satu bantuan yang diulurkan negara-negara ASEAN adalah dengan melakukan pertemuan dalam rangka membahasnya.

"Kami mengapresiasi terselenggaranya pertemuan ini dan meyakini lima konsensus yang disepakati ASEAN Leader's Meeting bisa memberi harapan baru bagi penyelesaian masalah Myanmar," ujar Christina melalui keterangan pers, Minggu (25/4/2021).

Pertemuan para pemimpin ASEAN yang digelar di Kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, itu menghasilkan lima poin kesepakatan atau konsensus.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Christina, poin-poin tersebut menjadi respons seluruh negara ASEAN terhadap krisis politik yang terjadi di Myanmar.

"Kami juga mendukung agar konsensus yang diambil tersebut bisa segera diimplementasikan sehingga krisis politik di Myanmar dapat segera terselesaikan," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Kekerasan di Myanmar Harus Dihentikan, Perdamaian Dikembalikan

Isi lima konsensus tersebut, pertama bahwa para pihak akan menahan diri dan segera menghentikan penggunaan kekerasan.

Kedua, akan dimulai dialog konstruktif untuk menemukan solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X