Azis Syamsuddin Didesak Klarifikasi Dugaan Keterlibatan di Kasus Suap Penyidik KPK

Kompas.com - 25/04/2021, 06:29 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (kORPOLKAM) Azis Syamsuddin mengusulkan agar dana saksi dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2024. DOK. Azka/nvl (dpr.go.id)Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (kORPOLKAM) Azis Syamsuddin mengusulkan agar dana saksi dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2024.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin segera menyampaikan klarifikasi soal dugaan keterlibatannya dalam kasus suap yang melibatkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut keterangan dari Azis penting dilakukan karena ia merupakan anggota DPR.

"MAKI memohon dan meminta kepada yang terhormat Azis Syamsuddin sebagai pimpinan DPR RI segera memberikan klarifikasi terbuka," jelas Boyamin dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/4/2021).

Baca juga: KPK Belum Bisa Pastikan Kepentingan Azis Syamsuddin di Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara

"Karena apapun dia adalah wakil rakyat, sehingga wajib memberikan penjelasan kepada rakyatnya dalam bentuk jumpa pers atau melalui media sosial," tutur dia.

Boyamin menilai jika tak segera menyampaikan klarifikasi, justru akan semakin merugikan Azis.

Sebab, lanjut Boyamin, masyarakat jadi menduga terkait keterlibatannya pada dugaan tindak suap yang sedang diusut KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan belum adanya klarifikasi dari Azis Syamsuddin justru akan merugikan dirinya karena masyarakat dapat dipastikan akan memaknai hal-hal yang buruk berdasar dugaan keadaan yang disembunyikan," ungkap Boyamin.

Terakhir, Boyamin menuturkan jika tidak ada yang ditutupi terkait kasus itu, Azis semestinya segera memberi keterangan terbuka.

"Kalau tidak ada masalah mestinya buka-bukaan tanpa ada yang ditutupi," kata Boyamin.

Azis Syamsuddin diduga terlibat dalam kasus dugaan suap yang melibatkan penyidik KPK Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, M Syahrial.

Baca juga: KPK Sebut Azis Syamsuddin Perintahkan Ajudan Hubungi Penyidik Stepanus untuk Datang ke Rumah Dinas

Dalam keterangan persnya, Kamis (22/4/2021), Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan Azis diduga adalah pihak yang mengenalkan Stepanus Robin dan M Syahrial.

Setelah perkenalan tersebut M Syahrial menyepakati permintaan Stepanus Robin untuk membayar Rp 1,5 miliar dengan janji akan menutup kasus dugaan korupsi di pemerintahan Tanjungbalai pada tahun 2020-2021 yang sedang diselidiki KPK.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.