Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Sebut Indonesia Bersiap Antisipasi Masuknya Mutasi Baru Virus Corona

Kompas.com - 24/04/2021, 13:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Pemerintah Indonesia tengah bersiap mengantisipasi masuknya varian baru Covid-19 dari sejumlah negara.

Di antaranya B.1.1.7 dari Inggris, B.1.351 dari Afrika Selatan, P.1 dari Brasil, serta varian mutasi ganda B.1.617 di India yang diperkirakan lebih berbahaya dan cepat menular.

Menurut Budi, mutasi-mutasi itu memunculkan kekhawatiran akan terjadinya lonjakan kasus yang sangat tinggi secara global.

“Gelombang kasus di India dipengaruhi mutasi virus dan pelonggaran penegakan protokol kesehatan. Akibatnya, penularan terjadi kembali dengan mutasi baru dan naik sangat tinggi," ujar Budi dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Sabtu (24/4/2021).

"Ini pelajaran bagi kita semua agar selalu berhati-hati mengamati laju penularan Covid-19 ini,” lanjutnya.

Budi menjelaskan, Indonesia secara agresif melakukan pemeriksaan Whole Genome Squencing (WGS).

Baca juga: Vaksin Dipandang Kurang Efektif Tangani Varian Baru Covid-19 di India

Dengan cara ini, akan diketahui lebih cepat karakteristik virus Covid-19, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat penularan dan meningkatkan kesembuhan.

Sementara itu, berdasarkan data dari Jejaring Surveilans Genomik Indonesia yang dilaporkan sejak Januari 2020 hingga Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1191 sekuens virus corona (SARS-CoV-2).

Hasilnya ditemukan adanya mutasi virus yang ada di Eropa.

Oleh karena itu, Budi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih waspada dengan segera melakukan vaksinasi di sentra vaksinasi terdekat dan terus mematuhi protokol kesehatan.

“Kita harus selalu hati-hati, kita harus mempercepat program vaksinasi dan menjalankan protokol kesehatan untuk memastikan bahwa pada saat varian of convern B.1.1.7 ini makin besar porsinya, kita siap,” ungkap Budi.

Sementara itu, berkaitan dengan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di India, pemerintah telah mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi masuknya mutasi virus ini masuk ke Indonesia.

Baca juga: Soal Usulan Santri Boleh Mudik, Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Konsisten Terapkan Kebijakan Terkait Covid-19

Hal itu dilakukan dengan memperkuat surveilans genomik di pintu masuk negara, baik darat, laut, maupun udara.

Selain itu, bagi WNI yang pernah mengunjungi India dalam kurun waktu 14 hari terakhir tetap diperbolehkan kembali Indonesia dengan syarat harus menjalani karantina 14 hari dan dua kali swab test PCR di awal dan akhir karantina.

Di samping antisipasi penyebaran mutasi virus, pemerintah kini juga tengah bersiap menghadapi lonjakan kasus Covid-19 yang diperkirakan mulai meningkat di sejumlah daerah.

“Sejak liburan dua minggu yang lalu, minggu ini secara rata-rata mulai ada kenaikan sedikit. Ini tugas kita bersama, jangan mengulangi seperti yang terjadi di India. Lebih baik kita waspada sejak awal,” tegas Budi.

Dia pun kembali mengingatkan seluruh masyarakat untuk ingat dan waspada terhadap ancaman Covid-19 serta selalu menerapkan protokol kesehatan 3M di setiap lini kehidupan.

Tujuannya supaya tren penurunan kasus dan peningkatan kasus sembuh bisa terus terjaga dengan baik.

“Kita bersyukur bahwa Indonesia kasus konfirmasi dan begitu juga yang dirawat di RS menurun cukup jauh dibandingkan awal tahun. Penurunan itu jangan membuat kita lengah, kita harus tetap waspada dengan menjalankan protokol kesehatan sesuai yang diterapkan di PPKM mikro,” tambah Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com