Kompas.com - 23/04/2021, 17:22 WIB
Ilustrasi Mudik KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGIlustrasi Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona selama masa Ramadhan dan Idul Fitri 2021.

Pada akhir Maret, pemerintah mengumumkan kebijakan tentang larangan mudik Lebaran, terhitung mulai 6 hingga 17 Mei 2021.

Namun, baru-baru ini, pemerintah memberlakukan kebijakan tambahan berupa pengetatan perjalanan. Pengetatan itu berlaku selama H-14 dan H+7 larangan mudik Lebaran.

Baca juga: 5 Aturan bagi Pelaku Perjalanan yang Bawa Motor atau Mobil

Lantas, apa beda larangan mudik Lebaran dengan pengetatan perjalanan? Berikut uraiannya:

1. Larangan mudik

Larangan tentang mudik Lebaran 2021 diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berdasarkan hasil rapat tingkat menteri, Jumat (26/3/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Larangan tersebut berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.

"Larangan mudik akan mulai pada 6-17 Mei 2021," kata Muhadjir kala itu.

Aturan ini lantas ditegaskan dalam Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.

Surat yang ditandatangani Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada 7 April 2021 itu menegaskan peniadaan mudik Lebaran, baik yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut, dan udara lintas kota/kabupaten/provinsi/negara.

Baca juga: Soal Aturan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Satgas: Hanya Syarat Tes Covid-19 yang Diperketat

Namun, ketentuan ini dikecualikan bagi dua kategori. Pertama, kendaraan pelayanan distribusi logistik. Kedua, pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik.

Keperluan mendesak yang dimaksud yakni bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang.

Apabila seseorang memiliki keperluan mendesak dan hendak melakukan perjalanan antardaerah selama masa larangan mudik, diwajibkan bagi dirinya untuk memenuhi sejumlah persyaratan perjalanan.

Persyaratan itu misalnya, memiliki surat izin perjalanan tertulis atau surat izin keluar/masuk (SIKM).

Kemudian, bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI, dan anggota Polri wajib melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon ll yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Baca juga: Jelang Larangan Mudik, Tidak Ada Lonjakan Penumpang di Terminal Pulo Gebang

Kedua, bagi pegawai swasta, wajib melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Ketiga, bagi pekerja sektor informal, harus melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda tangan elektronik Kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pulau Jawa Catatkan Angka Kematian Pasien Covid-19 Tertinggi Selama Juli, Jateng Teratas

Pulau Jawa Catatkan Angka Kematian Pasien Covid-19 Tertinggi Selama Juli, Jateng Teratas

Nasional
Megawati Nilai Pelatihan Penanganan Bencana di RI Masih Minim

Megawati Nilai Pelatihan Penanganan Bencana di RI Masih Minim

Nasional
Seleksi Calon Hakim Agung, KY Dalami Masalah Kepercayaan Publik pada Lembaga Peradilan

Seleksi Calon Hakim Agung, KY Dalami Masalah Kepercayaan Publik pada Lembaga Peradilan

Nasional
Satgas: Sepanjang Juli, Angka Kematian Covid-19 Mingguan Naik

Satgas: Sepanjang Juli, Angka Kematian Covid-19 Mingguan Naik

Nasional
Satgas: Periode Juni-Juli, Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 348 Persen

Satgas: Periode Juni-Juli, Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 348 Persen

Nasional
Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Nasional
640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Nasional
Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Nasional
Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Nasional
Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Nasional
Kemenkes: Risiko Kematian akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

Kemenkes: Risiko Kematian akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

Nasional
Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X