Kompas.com - 23/04/2021, 11:20 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (22/4/2021). Dokumentasi/Partai DemokratKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (22/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti program vaksinasi Covid-19 yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan AHY saat menerima kunjungan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (22/4/2021) sore.

Menurut AHY, program vaksinasi sudah berjalan semakin banyak, tetapi jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia.

Baca juga: Kejar Target Vaksinasi Lansia, Dinkes Banjarmasin Turun ke Masjid-masjid

"Terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini, yang kita tahu, walaupun semakin banyak yang telah divaksin, angkanya sudah lebih dari 12 juta orang. Tetapi jika dihitung atau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, kita masih harus bekerja keras," kata AHY dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/4/2021).

AHY menilai, 12 juta orang yang telah divaksinasi itu masih jauh dari target yang hendak dicapai oleh pemerintah yaitu 180 juta penduduk.

Oleh karena itu, AHY berharap vaksinasi dapat dilakukan dengan semakin efektif agar target dari program vaksinasi dapat tercapai secepatnya.

"Dan tentunya lebih membangun kesiapan masyarakat kita dalam menghadapi Covid-19," tambah dia.

Hal kedua yang disoroti AHY dalam pertemuan dengan PKS adalah persoalan tekanan atau resesi ekonomi akibat Covid-19.

Baca juga: Satgas: Jumlah Vaksin Covid-19 Terbatas, Pemerintah Atur Laju Vaksinasi

Menurutnya, hal tersebut haruslah disikapi secara bersama, termasuk dampak langsung terhadap ekonomi rakyat.

"Banyak masyarakat kita yang harus kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan akhirnya menambah jumlah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

Nasional
Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

Nasional
Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

Nasional
KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia saat Pandemi

KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia saat Pandemi

Nasional
Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

Nasional
Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

Nasional
Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

Nasional
Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Nasional
Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Nasional
TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

Nasional
Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X