Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/04/2021, 11:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti program vaksinasi Covid-19 yang tengah digalakkan oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan AHY saat menerima kunjungan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (22/4/2021) sore.

Menurut AHY, program vaksinasi sudah berjalan semakin banyak, tetapi jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia.

Baca juga: Kejar Target Vaksinasi Lansia, Dinkes Banjarmasin Turun ke Masjid-masjid

"Terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini, yang kita tahu, walaupun semakin banyak yang telah divaksin, angkanya sudah lebih dari 12 juta orang. Tetapi jika dihitung atau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, kita masih harus bekerja keras," kata AHY dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/4/2021).

AHY menilai, 12 juta orang yang telah divaksinasi itu masih jauh dari target yang hendak dicapai oleh pemerintah yaitu 180 juta penduduk.

Oleh karena itu, AHY berharap vaksinasi dapat dilakukan dengan semakin efektif agar target dari program vaksinasi dapat tercapai secepatnya.

"Dan tentunya lebih membangun kesiapan masyarakat kita dalam menghadapi Covid-19," tambah dia.

Hal kedua yang disoroti AHY dalam pertemuan dengan PKS adalah persoalan tekanan atau resesi ekonomi akibat Covid-19.

Baca juga: Satgas: Jumlah Vaksin Covid-19 Terbatas, Pemerintah Atur Laju Vaksinasi

Menurutnya, hal tersebut haruslah disikapi secara bersama, termasuk dampak langsung terhadap ekonomi rakyat.

"Banyak masyarakat kita yang harus kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan akhirnya menambah jumlah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini," tuturnya.

Atas hal itu, lanjut dia, Partai Demokrat dan PKS sepakat bahwa persoalan ekonomi dan kemiskinan harus menjadi perhatian partai.

Dengan demikian, AHY mengatakan bahwa kedua partai sepakat untuk mengembangkan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut.

Ia menambahkan, posisi kedua partai yang berada di luar pemerintahan tak akan menghalangi lahirnya solusi-solusi untuk mengatasi masalah bangsa dan negara.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di RS UI Kini Dibuka untuk Umum, Tak Hanya Warga Depok

Hal ini karena kedua partai masih memiliki suara perwakilan di parlemen maupun kepala daerah di berbagai wilayah.

"Kami bisa titipkan pesan-pesan dan bahkan instruksi yang baik untuk bisa dijalankan oleh seluruh kader di daerah," kata AHY.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com