Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/04/2021, 10:13 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Larangan pemerintah pada masyarakat agar tak melakukan mudik dalam perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah dilakukan untuk menjamin kesehatan masyarakat.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede menyebut, kondisi masyarakat yang tetap sehat tanpa tertular Covid-19 akan menjadi semangat untuk menumbuhkan perekonomian Tanah Air.

"Ini adalah dalam rangka melindungi kesehatan yang utama. Kalau kesehatan kita tidak terlindungi, bagaimana kita bicara ekonomi? Jadi kesehatan yang terlindungi tadi itu yang membangkitman optimisme," sebut Raden dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis, (22/4/2021).

Baca juga: Istana: Proyek Ibu Kota Negara Baru Jadi Strategi Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi

Raden melanjutkan, pemerintah akan segera melonggarkan kegiatan masyarakat jika penyebaran Covid-19 dapat terkendali.

"Nanti sesudah keadaan lebih baik, vaksinasinya makin bagus, makin cepat, nantinya baru kita kemudian melonggarkan ekonomi kita. Tapi tetap dengan protokol kesehatan dulu untuk waktu ini," sebut dia.

Saat ini, lanjut Raden, selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk dengan melakukan larangan mudik, pemerintah juga terus mendorong percepatan vaksinasi Covid-19.

Raden yakin jika program vaksinasi bisa berjalan optimal dan kasus penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan ekonomi akan semakin cepat untuk pulih.

"Dengan cara seperti itu kita harapkan pemulihan ekonomi kita akan baik karena antara optimisme kemudian mereka mau berbelanja, mereka mau berinvestasi, itulah yang menggerakkan ekonomi," imbuhnya.

Baca juga: Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Sebagai informasi larangan mudik ditetapkan pemerintah mulai 6-17 Mei mendatang.

Sejumlah pos penjagaan disiapkan untuk melakukan pengecekan pada masyarakat yang nekat tidak mengindahkan anjuran pemerintah.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta masyarakat sementara menahan kerinduan untuk mudik dan merayakan hari raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman.

"Mohon bersabar jangan pulang kampung dulu. Kerinduan terhadap keluarga bisa menimbulkan hal yang tragis," sebut Doni, Selasa (20/4/2021).

Doni menegaskan larangan untuk mudik dilakukan pemerintah agar tidak terjadi penambahan jumlah kasus Covid-19 seperti yang terjadi pada tahun 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com