Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Anggota DPR Disuntik Vaksin Nusantara oleh Terawan

Kompas.com - 22/04/2021, 22:52 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena mengatakan, ia bersama sejumlah anggota DPR RI yang menjadi relawan telah disuntik vaksin Nusantara.

Hal ini disampaikan Melkiades dalam keterangan videonya yang diterima Kompas.com pada Kamis (22/4/2021) malam.

“Kita akan memulai untuk memberikan keterangan kepada teman-teman terkait dengan apa yang dialami terkait dengan proses dan juga sampai hari ini kita disuntik vaksin,” ucap Melkiades dalam video.

Baca juga: Titiek Soeharto Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Ikut Pengambilan Sampel Darah di RSPAD

Melkiades juga menyebut, saat ini penelitian vaksin Nusantara sudah dilakukan dalam katagori penelitian di RSPAD Gatot Subroto.

Ia bersama anggota Dewan lainnya merupakan relawan dari penelitian tersebut.

“Sekarang sudah berjalan sesuai arahan Pak Jokowi fase penelitian di RSPAD sehingga kami menjadi relawan bagian dari penelitian,” ucap Melkiades.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyampaikan, ia sudah disuntik Vaksin Nusantara oleh mentan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Saleh mengaku tidak mengalami permasalahan atau merasakan sakit apa pun setelah disuntik.

“Sudah disuntik sama dokter Terawan, alhamdulillah enggak ada masalah nih, aman saja,” ucap dia.

Baca juga: Soal Vaksin Nusantara, Jokowi: Kok Ramai? Politikus, Lawyer Ngurusin...

Sebelumnya, sejumlah anggota Dewan serta tokoh memutuskan menjadi relawan vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.

Pimpinan dan beberapa anggota DPR ikut menjadi relawan yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena dan Nihayatul Wafiroh atau Ninik.

Kemudian, anggota Komisi IX Arzeti Bilbina, Saniatul Lativah, Sri Meliyana, Anas Thahir, dan Saleh Partaonan Daulay.

Selain itu, tokoh lainnya di antaranya adalah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Politikus senior Partai Golkar Aburizal Bakrie, Siti Fadilah Supari, hingga Titik Soeharto.

Vaksin Nusantara menjadi kontroversi lantaran BPOM belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK).

Namun, sejumlah anggota DPR malah menjadi relawan dalam pengembangan vaksin tersebut.

Proses pengambilan sampel darah terkait pengembangan vaksin Nusantara itu dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Padahal, Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, proses pembuatan vaksin Nusantara melompati proses yang telah disepakati.

Baca juga: Menko PMK: Vaksin Nusantara Kini Jadi Penelitian Berbasis Pelayanan di Bawah Kemenkes

Menurut Penny, seharusnya vaksin Nusantara melalui tahapan praklinik terlebih dahulu sebelum masuk tahap uji klinik tahap I.

Belakangan, pemerintah membuat nota kesepahaman bahwa vaksin Nusantara telah dialihkan menjadi penelitian berbasis pelayanan.

Menurut keterangan resmi Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-CoV-2 itu tidak untuk dikomersialkan.

"(Penelitian) bersifat autologus yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar," demikian keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), Senin (19/4/2021).

Baca juga: Pimpinan DPR Harap MoU soal Vaksin Nusantara Akomodasi Keinginan Peneliti

Penelitian tersebut juga diyakini akan berpedoman terhadap kaidah penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selain itu, penelitian tersebut disebut bukan kelanjutan dari penelitian vaksin Nusantara yang terhenti sementara karena kaidah ilmiah yang tak terpenuhi.

"Penelitian ini bukan merupakan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase 1 vaksin yang berasal dari sel dendritik autolog yang sebelumnya diinkubasi dengan spike protein Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 (SARS-CoV-2) pada subyek yang tidak terinfeksi Covid-19 dan tidak terdapat antibodi antiSARS-CoV-2," tulis keterangan tertulis tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com