KPK Diminta Tunjukkan Sikap "Zero Tolerance" dalam Pelanggaran Kode Etik oleh Pegawainya

Kompas.com - 22/04/2021, 16:19 WIB
Gedung KPK KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANGedung KPK


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tetap menunjukan sikapnya yang selama ini selalu zero tolerance pada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seluruh pegawainya.

Menurut Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman, hal itu mesti dilakukan karena sebelum Dewan Pengawas (Dewas) KPK dibentuk, KPK sudah dikenal tegas melakukan penindakan kode etik.

"Selama ini KPK zero tolerance terhadap semua bentuk pelanggaran etik ya, maka (saat ini) KPK harus dapat menegakkan etik. Bahkan dari dulu sebelum ada Dewan Pengawas pun KPK sudah terbiasa menegakkan etik pada pegawainya," ucap Zaenur ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (22/4/2021).

Baca juga: Oknum Penyidik yang Diduga Lakukan Pemerasan Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih

Zaenur mencontohkan kasus yang dilakukan salah satu penyidik KPK yakni AKP Suparman pada 2005.

KataZaenur, saat itu KPK berani memberhentikan dan meproses pidana Suparman terkait pemerasan.

"Sekarang pun harus dilakukan penegakan etik dengan tegas dan keras, agar (KPK) tidak permisif pada segala bentuk penyimpangan," tutur dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait dengan dugaan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai yang dilakukan salah satu penyidiknya yakni AKP SR, Zaenur meminta KPK untuk melakukan penindakan dan tak terbatas hanya pada kode etik.

Ia meminta KPK juga melakukan penindakan dengan memidanakan karena tindakan pemerasan itu termasuk bentuk tindak pidana korupsi.

"Tentu yang diduga memeras, itu merupakan bentuk Tipikor sendiri. Dia harus dituntut oleh KPK dengan dugaan Tipikor, dan KPK harus menunjukan itu ke masyarakat dengan menegakkan etik secara tegas dan keras," kata Zaenur.

Baca juga: Ditangani KPK, Oknum Penyidik yang Diduga Lakukan Pemerasan Bakal Diperiksa Dewas

Sebagai informasi dalam bulan ini KPK mesti menghadapi dua kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pegawainya sendiri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 September: 47.997 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 September: 47.997 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Tambah 248.125, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 37.348.941

UPDATE: Tambah 248.125, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 37.348.941

Nasional
UPDATE 23 September: Kasus Sembuh Covid-19 Tambah 4.386, Total Jadi 4.012.448

UPDATE 23 September: Kasus Sembuh Covid-19 Tambah 4.386, Total Jadi 4.012.448

Nasional
Kepada Pelajar, Jokowi: Vaksin Covid-19 Ini Jadi Rebutan 220 Negara

Kepada Pelajar, Jokowi: Vaksin Covid-19 Ini Jadi Rebutan 220 Negara

Nasional
UPDATE: Tambah 160, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 141.114 Jiwa

UPDATE: Tambah 160, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 141.114 Jiwa

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Tersangka? Ini Kata KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Tersangka? Ini Kata KPK

Nasional
Jokowi: Meski Sudah Divaksin Harus Tetap Patuh Prokes, Pakai Masker

Jokowi: Meski Sudah Divaksin Harus Tetap Patuh Prokes, Pakai Masker

Nasional
UPDATE: Tambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.201.559

UPDATE: Tambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.201.559

Nasional
Sekjen Gerindra Bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas

Sekjen Gerindra Bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas

Nasional
Kemenkes Sebut Produksi Vaksin Merah Putih agar RI Tak Bergantung pada Impor

Kemenkes Sebut Produksi Vaksin Merah Putih agar RI Tak Bergantung pada Impor

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

Nasional
KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

Nasional
Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nasional
KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.