Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa dan Rizieq Adu Mulut karena Rizieq Sebut Kasus Petamburan Kriminalisasi

Kompas.com - 22/04/2021, 14:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Terdakwa kasus kerumunan di Petamburan Rizieq Shihab beradu mulut dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu menyebut pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan sebuah kriminalisasi.

Adu mulut bermula ketika Rizieq menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Arifin karena Arifin terpaksa hadir sebagai saksi di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (22/4/2021).

"Tapi perlu Anda tahu, bukan saya yang menghadirkan di sini tapi jaksa penuntut umum yang menghadirkan anda di sini karena pelanggaran prokes di Petamburan dikirminaliasikan, terima kasih Pak Arif," kata Rizieq, Kamis.

Baca juga: 36 Orang Melanggar Prokes di Acara Rizieq Shihab di Petamburan, Saksi: Total Denda Rp 1.450.000

Seketika, JPU yang berada di seberang Rizieq memotong pernyataan Rizieq dan mempertanyakan alasan Rizieq menyebut kata kriminalisasi.

"Kenapa keluar kata kriminalisasi," ujar salah seorang JPU.

Rizieq lalu menyatakan, dirinya berpendapat kasus yang menjeratnya itu merupakan bentuk kriminalisasi yang akan dibuktikan dalam pengadilan.

"Memang ini kriminalisasi, soal nanti ada kriminalisasi atau tidak, nanti majelis hakim memutuskan di akhir," kata Rizieq.

Untuk beberapa saat, Rizieq dan JPU saling melontarkan kata-kata dengan nada tinggi.

Rizieq pun sempat mempersoalkan pertanyaan yang diajukan JPU kepada saksi lain yakni Kapolsek Tebet Kompol Budi Cahyono dengan meggunakan kata hasutan.

Baca juga: Saksi: Rizieq Shihab Ajak Massa Berkumpul untuk Acara di Petamburan

"Anda sendiri sering berpendapat, tadi Anda mengatakan ke Pak Budi, 'Pak Budi itu gimana tentang ajakan hasutan', Anda gunakan kata hasutan, Anda gunakan kata hasutan, itu namanya Anda mengkriminalisasi undangan Maulid," kata Rizieq.

Majelis hakim pun berusaha menenangkan situasi dengan berujar, "Sudah, sudah".

Setelah beberapa saat, situasi pun mereda. Hakim meminta JPU agar tidak memotong pertanyaan yang diajukan Rizieq.

Sebaliknya, Rizieq juga diminta agar memberi pertanyaan secara lugas.

"Baik majelis hakim terima kasih banyak, maaf menggangu kenyamanan majelis hakim, terima kasih," kata Rizieq sebelum mengajukan pertanyaan ke saksi lainnya.

Beberapa saat sebelum keributan itu, Rizieq juga sempat beradu mulut dengan JPU setelah pertanyaannya kepada Arifin disebut menggiring oleh JPU.

Baca juga: Kasus Kerumunan Petamburan, Kuasa Hukum Rizieq Duga Keterangan Sejumlah Saksi Diarahkan

Saat itu, Rizieq tampak naik pitam hingga berdiri dan menunjuk jaksa. Selain Rizieq, beberapa anggota tim penasihat hukum Rizieq juga melakukan hal sama.

Adapun sidang hari ini beragendakan 14 orang saksi, di antaranya Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin dan Kapolsek Tebet Kompol Budi Cahyono.

Selain Rizieq, ada lima terdakwa lain dalam perkara ini yaitu Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com