Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengakuan dan Janji Presiden Jokowi soal Kebijakan Impor Beras...

Kompas.com - 22/04/2021, 06:24 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu mengenai impor beras sempat memanas beberapa waktu lalu.

Banyak pihak mengkritik wacana itu lantaran menilai bahwa persediaan beras nasional masih cukup.

Kritik datang dari berbagai pihak, mulai dari Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso, jajaran anggota DPR, hingga sejumlah partai politik. Mereka khawatir kebijakan impor beras justru merugikan para petani.

Namun, kala itu Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mengaku bahwa opsi impor sudah diputuskan sejak Desember 2020, bahkan sebelum dirinya menjadi menteri.

Baca juga: Sedih Dengar Harga Gabah Jatuh, Jokowi: Yang Mau Impor Beras Siapa?

Saat itu, sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet yang meminta Bulog menambah cadangan beras sebanyak 500 ribu ton pada tahun ini.

Pada notulen disebutkan, pengadaan beras bisa dipenuhi dari impor.

Kegaduhan tersebut terus berlangsung hingga akhirnya Presiden Joko Widodo angkat bicara di penghujung Maret 2021.

Jokowi memastikan bahwa pemerintah tak akan impor beras setidaknya hingga Juni 2021.

Keputusan itu pun disambut baik oleh publik.

Baca juga: Dialog dengan Petani, Jokowi Jelaskan Rencana Impor Beras yang Dihentikan Sementara

Hampir satu bulan berlalu, Jokowi kembali mengungkit ihwal impor beras. Di hadapan para petani, Presiden menjelaskan duduk perkara wacana impor beras yang sempat memanas, hingga menyampaikan peluang penutupan keran impor.

1. Mengaku sempat berencana

Pada Rabu (21/4/2021) Jokowi berdialog dengan para petani di Desa Wanasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Pada momen itu Jokowi mengakui bahwa pemerintah memang sempat berencana untuk mengimpor beras.

"Memang begini, jadi memang ada dari kementerian yang akan memang rencana, baru rencana impor," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, rencana itu muncul karena pemerintah khawatir pandemi Covid-19 bakal menyebabkan hasil panen dalam negeri tidak baik dan tak banyak.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com