Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/04/2021, 06:24 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu mengenai impor beras sempat memanas beberapa waktu lalu.

Banyak pihak mengkritik wacana itu lantaran menilai bahwa persediaan beras nasional masih cukup.

Kritik datang dari berbagai pihak, mulai dari Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso, jajaran anggota DPR, hingga sejumlah partai politik. Mereka khawatir kebijakan impor beras justru merugikan para petani.

Namun, kala itu Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mengaku bahwa opsi impor sudah diputuskan sejak Desember 2020, bahkan sebelum dirinya menjadi menteri.

Baca juga: Sedih Dengar Harga Gabah Jatuh, Jokowi: Yang Mau Impor Beras Siapa?

Saat itu, sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet yang meminta Bulog menambah cadangan beras sebanyak 500 ribu ton pada tahun ini.

Pada notulen disebutkan, pengadaan beras bisa dipenuhi dari impor.

Kegaduhan tersebut terus berlangsung hingga akhirnya Presiden Joko Widodo angkat bicara di penghujung Maret 2021.

Jokowi memastikan bahwa pemerintah tak akan impor beras setidaknya hingga Juni 2021.

Keputusan itu pun disambut baik oleh publik.

Baca juga: Dialog dengan Petani, Jokowi Jelaskan Rencana Impor Beras yang Dihentikan Sementara

Hampir satu bulan berlalu, Jokowi kembali mengungkit ihwal impor beras. Di hadapan para petani, Presiden menjelaskan duduk perkara wacana impor beras yang sempat memanas, hingga menyampaikan peluang penutupan keran impor.

1. Mengaku sempat berencana

Pada Rabu (21/4/2021) Jokowi berdialog dengan para petani di Desa Wanasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Pada momen itu Jokowi mengakui bahwa pemerintah memang sempat berencana untuk mengimpor beras.

"Memang begini, jadi memang ada dari kementerian yang akan memang rencana, baru rencana impor," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, rencana itu muncul karena pemerintah khawatir pandemi Covid-19 bakal menyebabkan hasil panen dalam negeri tidak baik dan tak banyak.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com