Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Kompas.com - 21/04/2021, 22:07 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Ia mengatakan, dari perbaikan DTKS tersebut, sebanyak 21.000.156 data ditidurkan.

"Pada satu April 2021 karena ini sebagai dasar untuk kami memberikan bantuan, maka kita memutuskan dengan keputusan Kemensos Nomor 12/HUK/2021 sehingga menjadi new DKTS," kata Risma dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (21/4/2021).

"Dengan new DTKS kita melakukan pengontrolan data sehingga ada hampir 21.000.156 data yang kita ditidurkan," kata dia.

Baca juga: Mensos Risma Akan Berikan Santunan kepada Keluarga Korban Bom Makassar dan Penembakan KKB

Risma mengatakan, sebanyak 21.000.156 data yang ditidurkan merupakan data ganda penerima bansos sehingga pihaknya melakukan perbaikan DTKS.

Ia sudah berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri terkait 21 juta data ganda yang ditidurkan tersebut.

Dengan begitu, menurut Risma, Kemensos akan menerima data penerima bantuan sosial baru dari pemerintah daerah.

"21.000.156 juta itu data ganda, jadi ganda bisa namanya ganda, kemudian ganda bisa penerimanya. Jadi kita buka usulan dari daerah untuk usulan baru," ujar dia.

Lebih lanjut, Risma mengatakan, setiap usulan baru disampaikan pemerintah daerah akan dilakukan pengecekan dan dipadankan dengan data kependudukan.

Selain itu, masyarakat bisa memantau penerima bantuan sosial melalui website resmi new DTKS http://cekbansos.kemensos.go.id.

Baca juga: Cegah Korupsi Bansos, Risma Ajak Warga Koreksi Data Mulai Bulan Depan

Penerima bansos bisa menuliskan nama dan desa/kelurahan tempat tinggal mereka.

"Dan pengembangan fitur ini itu dilengkapi untuk usulan baru dan sanggahan atas data itu, jadi siapa pun bisa menyanggah, tetap akan kami cek dengan datanya dengan perguruan tinggi," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com