Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Kompas.com - 21/04/2021, 20:35 WIB
Ilustrasi. SHUTTERSTOCKIlustrasi.
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Berdasarkan hasil laporan berkala Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) kondisi pemenuhan hak-hak digital di Indonesia selama tahun 2020 menunjukan kondisi semakin mendekati otoritarianisme.

Direktur Eksekutif Safenet, Damar Juniarto menyebut hasil laporan tahun 2020 menunjukan tren yang semakin buruk dibandingkan tahun 2018 dan 2019 terkait pemenuhan hak-hak digital di Indonesia.

“Laporan selama 3 tahun ini menunjukan situasi hak-hak digital di Indonesia kian memburuk. Mulai dari status waspada pada tahun 2018, lalu siaga satu di tahun 2019, dan kita semakin mendekati otoritarianisme digital karena pada tahun 2020 meningkat statusnya menjadi siaga dua,” papar Damar dalam keterangan tertulis, Rabu (21/4/2021).

Damar menjelaskan hasil laporan ini mengungkapkan bagaimana di tengah pandemic Covid-19 pemenuhan hak-hak digital warga di Indonesia menghadapi masalah seperti kesenjangan akses dan kebijakan yang tidak berpihak pada warga.

Baca juga: SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

“Safenet juga mencatat diskriminasi terhadap warga di Papua dan para pengungsi yang tidak mendapatkan akses internet karena tidak bisa membeli kartu SIM,” lanjut Damar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu pemenuuhan hak-hak digital warga Indonesia semakin buruk karena dipengaruhi situasi kriminalisasi pada pengguna internet yang semakin marak.

Kepala Divisi Kebebasan Berekpspresi Safenet Nenden Sekar Arum mengungkapkan selama tahun 2020 Safenet mencatat ada 84 kasus pemidanaan terhadap warga.

Angka tersebut disebutnya meningkat tajam dibanding tahun 2019 yang hanya berjumlah 24 kasus.

“Yang paling banyak (digunakan untuk memidanakan) adalah pasal 28 Ayat 2 dan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, tetapi ada juga penggnaan pasal lain seperti Pasal 14, 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE tentang kabar bohong,” sebut Sekar.

Ia menambahkan kelompok masyarakat yang rentan dipidanakan dengan menggunakan UU ITE adalah konsumen hingga mahasiswa.

Baca juga: Safenet Sebut Penyebaran Radikalisme Melalui Medsos, dari Instagram, Facebook, hingga Telegram

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

Nasional
Calon Hakim Agung Dwiwarso Anggap Penanganan Kasus Narkoba Tak Bisa Represif

Calon Hakim Agung Dwiwarso Anggap Penanganan Kasus Narkoba Tak Bisa Represif

Nasional
Mahfud Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Pemulihan Pasca-pandemi Covid-19

Mahfud Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Pemulihan Pasca-pandemi Covid-19

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai Hukuman Mati Masih Diperlukan dalam Keadaan Khusus

Calon Hakim Agung Nilai Hukuman Mati Masih Diperlukan dalam Keadaan Khusus

Nasional
Kasetpres: Anggaran Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan Sudah Dialokasikan di APBN

Kasetpres: Anggaran Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan Sudah Dialokasikan di APBN

Nasional
Menko PMK Temukan Banyak Warga Kampung Nelayan yang Belum Terima Bansos

Menko PMK Temukan Banyak Warga Kampung Nelayan yang Belum Terima Bansos

Nasional
Wapres: Diperlukan Koordinasi Gubernur DKI, Jabar, dan Banten dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek

Wapres: Diperlukan Koordinasi Gubernur DKI, Jabar, dan Banten dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek

Nasional
Percepat Penanganan Covid-19, Wapres Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

Percepat Penanganan Covid-19, Wapres Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa dan Bali...

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa dan Bali...

Nasional
Luhut Sebut Kegiatan Ekonomi Bisa Dibuka Bertahap September, Ini Syaratnya

Luhut Sebut Kegiatan Ekonomi Bisa Dibuka Bertahap September, Ini Syaratnya

Nasional
Indonesia Terima Tambahan Dukungan Penanganan Pandemi dari AS Senilai 30 Juta Dollar AS

Indonesia Terima Tambahan Dukungan Penanganan Pandemi dari AS Senilai 30 Juta Dollar AS

Nasional
Wapres Minta Jangan Ada Ego Kewilayahan pada Penanganan Covid-19 Jabodetabek

Wapres Minta Jangan Ada Ego Kewilayahan pada Penanganan Covid-19 Jabodetabek

Nasional
Aturan soal Sekolah, Resepsi Pernikahan, hingga Perkantoran Saat PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Aturan soal Sekolah, Resepsi Pernikahan, hingga Perkantoran Saat PPKM Level 4 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Tak Sulitkan Masyarakat

Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Tak Sulitkan Masyarakat

Nasional
Jusuf Kalla Minta Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Jusuf Kalla Minta Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X