Kompas.com - 21/04/2021, 14:56 WIB
Presiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku sedih ketika mendengar harga gabah sempat anjlok beberapa waktu lalu.

Anjloknya harga gabah disebut karena terdampak dari wacana impor beras oleh pemerintah. Padahal, kata Jokowi, kala itu belum ada kepastian terkait impor.

"Saya dengar harga gabah waktu jatuh itu ya sedih juga kita itu. Katanya karena mau impor (beras), yang mau impor siapa?" kata Jokowi, saat berdialog dengan para petani di Desa Wanasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4/2021).

Baca juga: Dialog dengan Petani, Jokowi Jelaskan Rencana Impor Beras yang Dihentikan Sementara

Namun, Jokowi mengakui bahwa pemerintah sempat berencana mengimpor beras. Sebab, pemerintah khawatir pandemi Covid-19 akan menyebabkan hasil panen dalam negeri tidak baik dan tak banyak.

Pemerintah juga khawatir pandemi menyebabkan stok beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak mencukupi.

Belum lagi, muncul ancaman gagal panen lantaran pada Desember 2020 dan Januari 2021 lalu banjir terjadi di banyak tempat. Dikhawatirkan, fenomena ini berpengaruh pada hasil panen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kala itu, pemerintah tak ingin mengambil risiko. Maka ditekenlah rencana pengadaan beras bersama Thailand dan Vietnam.

"Ya sudah tanda tangan dulu, baru tanda tangan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kita Juga Ingin Swasembada, Kita Tak Senang Impor Beras

Kendati demikian, kata Jokowi, kekhawatiran pemerintah ternyata tak terbukti. Situasi masih terkendali sehingga stok beras dalam negeri dipastikan aman.

Pada akhir Maret Jokowi memutuskan menyetop rencana impor beras, setidaknya hingga Juni 2021.

"Kemarin saya sampaikan, sudah setop dulu ini panen mau impor. Enggak, enggak usah, enggak usah impor," katanya.

Jokowi menyadari impor beras di masa panen akan menyebabkan harga gabah dalam negeri anjlok.

Ia pun mengaku bersyukur Indonesia memilik stok beras yang cukup tanpa impor, lantaran saat ini persediaan beras dunia menjadi rebutan banyak negara.

"Untung kita tidak impor. Saya tadi cek ke Pak Mentan (Menteri Pertanian), ke Pak (Direktur Utama) Bulog Pak Buwas (Budi Waseso) juga cukup Alhamdulillah," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Tak Ada Impor Beras sampai Akhir Tahun, jika Produksi Bagus

Menurut Jokowi, yang terpenting saat ini harga gabah dalam negeri sudah kembali membaik dan normal.

"Saya senang sekali, yang paling penting tadi harga gabahnya," kata dia.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.