Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pemerintah Sebetulnya Tidak Senang Impor Beras, tetapi...

Kompas.com - 21/04/2021, 11:48 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa sesungguhnya pemerintah tidak senang mengimpor beras.

Namun, ada hal-hal yang terkadang menyebabkan pemerintah harus menempuh langkah tersebut. Hal tersebut, misalnya, terjadi situasi tertentu yang menyebabkan kurangnya stok beras nasional.

"Pemerintah sebetulnya tidak senang dan tidak suka yang namanya impor beras," kata Jokowi saat meninjau panen di Desa Wanasari, Indramayu, Rabu (21/4/2021).

"Tetapi, karena hitung-hitungan banyak yang kena banjir, kemudian pandemi, kadang-kadang memang hitung-hitungan kalkulasi itu, waduh ini kurang. Sehingga, perlu tambahan untuk cadangan," tuturnya.

Baca juga: Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Namun demikian, Jokowi menegaskan bahwa bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga Juni 2021.

Bahkan, jika produksi beras dalam negeri bagus, hingga akhir tahun tak akan dilakukan impor.

"Sudah kita putuskan bahwa sampai Juni tidak ada impor. Insya Allah nanti juga sampai akhir tahun kalau kita tahan produksinya bagus, berarti juga tidak akan impor," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pemerintah terus berupaya untuk membangun sistem pertanian yang baik.

Saat mengunjungi para petani di Indramayu, misalnya, Jokowi berjanji untuk mengirimkan traktor dan pompa lantaran petani mengeluhkan sulitnya mencari tenaga kerja saat panen raya.

Baca juga: Swasembada Beras Vs Impor Beras

Melalui pemberian bantuan ini, Jokowi ingin produksi pertanian terus didorong.

"Kita harapkan akan menjadi sebuah ketahanan pangan bagi negara kita Indonesia tentu saja kita juga ingin swasembada," kata dia.

Sebelumnya, terjadi polemik impor beras pada Maret 2021. Namun, pada akhir Maret, Presiden menegaskan bahwa tak akan ada impor beras hingga Juni 2021.

Jokowi mengakui bahwa pemerintah memang menjalin MoU dengan Thailand dan Vietnam terkait pengadaan beras. Namun, kerja sama itu dibuat hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian.

Jokowi memastikan bahwa hingga saat ini beras tersebut belum masuk ke Tanah Air.

"Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com