Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Kompas.com - 21/04/2021, 06:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo mengatakan, pertumbuhan ekonomi dan pengendalian kasus Covid-19 telah berada di titik keseimbangan.

Pertumbuhan ekonomi mencatatkan angka yang optimistis. Sementara itu, tren kasus harian Covid-19 semakin menurun.

“Pertumbuhan ekonomi kita di 2020 minus 2,1 persen. Kita hanya kalah dari RRT yang plus. Yang lainnya, AS, Jepang, Jerman, itu minus banyak,” ujar Presiden Jokowi, Selasa (20/4/2021).

“Dan kasus positifnya itu sekarang 4.000-an sampai 5.000-an, ini jauh turun dibandingkan Januari Februari yang di atas 10.000,” lanjut dia.

Baca juga: Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi berharap agar kondisi ini dapat dipertahankan. Jangan ada lagi peningkatan kasus Covid-19 yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi jadi terhambat.

Dalam rangka menyambut momentum Lebaran 2021 ini, Presiden pun meminta masyarakat benar-benar patuh terhadap larangan mudik.

Membatasi mobilitas masyarakat dinilai penting demi mencegah lonjakan kasus seperti yang terjadi pada Januari-Februari 2021.

Pasalnya, bila kasus Covid-19 melonjak lagi, pemulihan ekonomi pasti terganggu.

“Pertumbuhan ekonomi sudah bagus, makanya asal jangan diganggu (dengan peningkatan kasus) Covid-19 lagi,” ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Saya Dukung Riset Vaksin Covid-19

Belajar dari pengalaman sebelumnya, peningkatan mobilitas masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan kasus harian Covid-19.

Catatan Presiden, pada libur Idul Fitri 22-25 Mei 2020 misalnya, rata-rata kasus positif naik sebesar 68 hingga 93 persen.

Kemudian, libur Hari Raya Tahun Baru Islam pada 20-23 Agustus 2020, rata-rata kasus positif naik sebesar 58-119 persen.

Contoh lain, yakni libur dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad pada 28 Oktober-1 November 2020, rata-rata kasus harian Covid-19 naik sebesar 37-95 persen.

Baca juga: BI Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 Jadi 4,1-5,1 Persen

Presiden Jokowi pun mendorong agar pelarangan mudik terus disuarakan berkali-kali di masyarakat.

Dorongan ini diperlukan karena menurut survei pemerintah masih ada 11 persen masyarakat yang masih berkeinginan untuk mudik.

Bila dikonversi, 11 persen masyarakat itu sama dengan 17 juta jiwa.

“Apalagi kalau tidak dilarang, hitung-hitungan kami bakal ada 120.000 hingga 140.000 kasus Covid-19 per hari. Makanya ini (angka pemudik) harus terus ditekan,” ujar Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com