Menurut dia, perlu ada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat terkait larangan mudik.
"Masyarakat diharapkan sadar dan mau mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik tahun ini. Karena sesungguhnya, kalau masyarakat abai terhadap ketentuan pemerintah, pandemi bisa meledak setiap saat," ucap dia.
Ia juga meminta pemerintah desa maupun daerah tujuan mudik, serta masyarakatnya dapat tegas menghalau warga yang tetap nekat mudik bersama.
Aparat desa bekerja sama dengan aparat keamanan negara harus berani melarang pemudik memasuki wilayahnya.
"Bila tetap nekat, ya disuruh pulang kembali," kata Rahmad.
Baca juga: Selain Larangan Mudik, Menko PMK Sebut Pembatasan Pergerakan Tahun 2021 Lebih Leluasa
Selain itu, dia menekankan, pemerintah pusat dan daerah harus terus menerus menyosialisasikan risiko jika tetap memaksakan mudik.
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah dapat terus menggelorakan kewaspadaan akan adanya penularan Covid-19 jika tetap melakukan mudik.
"Jangan sampai sampai ledakan kasus baru Corona naik seperti yang terjadi di India. Bila sosialisasi ini dilakukan secara masif kepada masyarakat serta ditambah adanya ancaman bahwa warga yang mudik ditolak, bisa jadi dan kita harapkan calon calon pemudik akan berpikir dua kali untuk mudik lebaran tahun ini," ucap Rahmad.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik
Sementara itu, kasus Covid-19 di Indonesia hingga hari ini, Selasa (20/4/2021) telah mencapai 1.614.849 orang sejak kasus pertama kali ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020.
Adapun jumlah tersebut didapat dari data Satgas Penanganan Covid-19 yang menyebutkan jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia bertambah 5.549 pada Selasa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.