Ini Penjelasan MK Soal Tak Kunjung Memutus Gugatan Uji Materi UU KPK

Kompas.com - 20/04/2021, 15:46 WIB
Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (23/5/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (23/5/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menjelaskan beberapa alasan mengapa MK terkesan lambat dalam memutus perkara uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Menurut dia, hal itu disebabkan karena proses persidangan yang memang panjang dan memerlukan waktu yang banyak.

"Berdasarkan risalah persidangan, sekurang-kurangnya telah digelar 12 kali persidangan sepanjang Desember 2019 hingga 23 September 2020," kata Fajar melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (20/4/2021).

Fajar menjelaskan, setelah melakukan pemeriksaan dalam persidangan sebanyak 12 kali, MK akan membahasnya dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Namun, RPH terhenti sementara karena MK harus fokus menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dimulai pada 23 Desember 2020.

"Dalam masa tersebut, mengingat perkara perselisihan hasil pilkada harus selesai dalam jangka waktu 45 hari kerja sejak permohonan diregistrasi, maka praktis MK fokus dan berkonsentrasi penuh mengadili perkara perselisihan hasil pilkada," ujarnya.

Baca juga: Setahun Belum Putuskan Uji Materi UU KPK, MK Dinilai Sedang Cari Alasan Penolakan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, lanjut Fajar, kini proses persidangan uji materi UU sudah dimulai kembali, apabila dihitung sejak batas akhir penyerahan kesimpulan para pihak pada 1 Oktober 2020, sampai awal masa gugus tugas penanganan perkara perselisihan hasil pilkada pada 23 Desember 2020, MK melakukan pembahasan perkara a quo dalam RPH dalam jangka kurang dari tiga bulan.

Jangka waktu tersebut, ia nilai, masih dalam batas kewajaran mengingat isu konstitusional perkara UU KPK membutuhkan konsentrasi, kecermatan, kehati-hatian, serta diskusi berbobot di antara hakim konstitusi di dalam RPH.

"Kesemua hal tersebut dilaksanakan secara patut, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ucap Fajar.

Sebelumnya diberitakan, eks pimpinan KPK Laode M Syarif menduga saat ini MK sedang mencari alasan untuk tidak mengabulkan gugatan UU KPK.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Nilai Ada Perbedaan Perlakuan Antara Jaksa Pinangki dan Terpidana Lain

MAKI Nilai Ada Perbedaan Perlakuan Antara Jaksa Pinangki dan Terpidana Lain

Nasional
FSGI: Satgas Covid-19 Daerah Tak Maksimal Awasi Sekolah yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

FSGI: Satgas Covid-19 Daerah Tak Maksimal Awasi Sekolah yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 32 dan 33, Menko PMK: Amankan 440 Juta Dosis

Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 32 dan 33, Menko PMK: Amankan 440 Juta Dosis

Nasional
Soal Fasilitas Isoman Hotel Untuk Anggota DPR, Pengamat Sebut Jangan Permainkan Kebijakan

Soal Fasilitas Isoman Hotel Untuk Anggota DPR, Pengamat Sebut Jangan Permainkan Kebijakan

Nasional
3,5 Juta Dosis Vaksin Moderna Pemberian Amerika Serikat Tiba di Indonesia

3,5 Juta Dosis Vaksin Moderna Pemberian Amerika Serikat Tiba di Indonesia

Nasional
Koalisi Lapor Covid-19 Minta Kemendikbud Ristek Tunda Belajar Tatap Muka

Koalisi Lapor Covid-19 Minta Kemendikbud Ristek Tunda Belajar Tatap Muka

Nasional
Rencana Fasilitas Isoman Anggota DPR, Formappi: Mereka Sedang Bangung Tembok Pembatas dengan Rakyat

Rencana Fasilitas Isoman Anggota DPR, Formappi: Mereka Sedang Bangung Tembok Pembatas dengan Rakyat

Nasional
Ketua DPR Minta Polri Tindak Tegas Mafia Obat Terapi Covid-19

Ketua DPR Minta Polri Tindak Tegas Mafia Obat Terapi Covid-19

Nasional
KPU Simulasikan 6 Model Surat Suara untuk Pemilu 2024

KPU Simulasikan 6 Model Surat Suara untuk Pemilu 2024

Nasional
Lapor Covid-19 Terima 29 Laporan Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka Selama Juli

Lapor Covid-19 Terima 29 Laporan Sekolah Gelar Belajar Tatap Muka Selama Juli

Nasional
Politisi Gerindra Bantah Wacana Pemberian Fasilitas Isoman di Hotel Bagi Anggota DPR

Politisi Gerindra Bantah Wacana Pemberian Fasilitas Isoman di Hotel Bagi Anggota DPR

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Budi Arie Usai Dilaporkan ke Polisi | Kasus Covid-19 Bertambah 37.284

[POPULER NASIONAL] Respons Budi Arie Usai Dilaporkan ke Polisi | Kasus Covid-19 Bertambah 37.284

Nasional
Tersangka Korupsi Asabri Ilham Wardhana Siregar Meninggal

Tersangka Korupsi Asabri Ilham Wardhana Siregar Meninggal

Nasional
UPDATE: Total 3,4 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Angka Kematian Masih Tinggi

UPDATE: Total 3,4 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Angka Kematian Masih Tinggi

Nasional
Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X