Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Kompas.com - 20/04/2021, 13:53 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah telah mengoreksi penggunaan zonasi warna untuk menandakan risiko wabah Covid-19 di setiap daerah.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah tidak lagi fokus memberikan zonasi warna.

"Pemerintah sebetulnya secara tidak langsung telah mengoreksi pemberian zonasi warna. Pemerintah sudah mulai tidak lagi fokus memberikan zonasi warna di daerah karena itu sebetulnya tidak menjelaskan realita," kata Muhadjir di acara peringatan Hari Konsumen Nasional 2021, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Anies Sebut Kemenangan Melawan Pandem Covid-19 Sudah di Depan Mata 

Menurut Muhadjir, jika suatu daerah dinyatakan sebagai zona merah, bakal membuat masyarakat menjadi takut dan panik.

Sebab, kata dia, terdapat pemikiran bahwa zona merah berarti semua orang yang ada di wilayah itu berisiko tinggi terpapar Covid-19.

"Padahal dalam satu kabupaten (wilayah) bisa jadi hanya beberapa kecamatan yang sudah betul-betul ada wabahnya," ujar Muhadjir.

"Dari kecamatan itu kalau ditelisik lebih dalam, mungkin hanya beberapa desa dan dari beberapa desa itu mungkin hanya beberapa keluarga dan keluarga itu pun belum tentu asli dari situ, mungkin juga pendatang yang membawa Covid dari luar," lanjut dia.

Oleh karena itu, kata dia, pendekatan mikro dengan mengidentifikasi kasus di lingkup terkecil kemudian menindaknya merupakan cara penanganan yang cukup efektif.

Muhadjir pun mengakui bahwa pada awal pandemi pemerintah teledor karena menggunakan pendekatan makro dalam penanganannya.

Baca juga: Jumlah Pasien Covid-19 di RS Polri Selalu di Bawah 50 Orang Sejak Awal April 2021

Termasuk tidak mengindahkan rekrutmen tenaga tracer yang kurang untuk menelusuri orang-orang yang sudah terkena Covid-19.

Adapun selama ini pemerintah membagi zonasi daerah yang terpapar Covid-19 ke dalam zona merah, zona zona oranye, zona kuning, dan zona hijau.

Zona merah ditandai sebagai wilayah yang memiliki risiko kasus Covid-19 tinggi, oranye risiko sedang, kuning risiko rendah, dan hijau nol kasus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com