Kompas.com - 20/04/2021, 13:53 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy. KOMPAS.com/USMAN HADIMenko PMK Muhadjir Effendy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah telah mengoreksi penggunaan zonasi warna untuk menandakan risiko wabah Covid-19 di setiap daerah.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah tidak lagi fokus memberikan zonasi warna.

"Pemerintah sebetulnya secara tidak langsung telah mengoreksi pemberian zonasi warna. Pemerintah sudah mulai tidak lagi fokus memberikan zonasi warna di daerah karena itu sebetulnya tidak menjelaskan realita," kata Muhadjir di acara peringatan Hari Konsumen Nasional 2021, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Anies Sebut Kemenangan Melawan Pandem Covid-19 Sudah di Depan Mata 

Menurut Muhadjir, jika suatu daerah dinyatakan sebagai zona merah, bakal membuat masyarakat menjadi takut dan panik.

Sebab, kata dia, terdapat pemikiran bahwa zona merah berarti semua orang yang ada di wilayah itu berisiko tinggi terpapar Covid-19.

"Padahal dalam satu kabupaten (wilayah) bisa jadi hanya beberapa kecamatan yang sudah betul-betul ada wabahnya," ujar Muhadjir.

"Dari kecamatan itu kalau ditelisik lebih dalam, mungkin hanya beberapa desa dan dari beberapa desa itu mungkin hanya beberapa keluarga dan keluarga itu pun belum tentu asli dari situ, mungkin juga pendatang yang membawa Covid dari luar," lanjut dia.

Oleh karena itu, kata dia, pendekatan mikro dengan mengidentifikasi kasus di lingkup terkecil kemudian menindaknya merupakan cara penanganan yang cukup efektif.

Muhadjir pun mengakui bahwa pada awal pandemi pemerintah teledor karena menggunakan pendekatan makro dalam penanganannya.

Baca juga: Jumlah Pasien Covid-19 di RS Polri Selalu di Bawah 50 Orang Sejak Awal April 2021

Termasuk tidak mengindahkan rekrutmen tenaga tracer yang kurang untuk menelusuri orang-orang yang sudah terkena Covid-19.

Adapun selama ini pemerintah membagi zonasi daerah yang terpapar Covid-19 ke dalam zona merah, zona zona oranye, zona kuning, dan zona hijau.

Zona merah ditandai sebagai wilayah yang memiliki risiko kasus Covid-19 tinggi, oranye risiko sedang, kuning risiko rendah, dan hijau nol kasus.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

Nasional
Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

Nasional
TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

Nasional
Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

Nasional
Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

Profil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Jadi Tersangka Korupsi, Tak Diakui Kader oleh PDI-P dan PKB

Nasional
Jelang Lebaran, Satgas Covid-19 Minta Pemda Perbaiki Sistem Pengawasan

Jelang Lebaran, Satgas Covid-19 Minta Pemda Perbaiki Sistem Pengawasan

Nasional
Polisi Tahan Bupati Nganjuk dan 6 Tersangka Lain di Bareskrim Polri

Polisi Tahan Bupati Nganjuk dan 6 Tersangka Lain di Bareskrim Polri

Nasional
4.123 Pemudik Positif Covid-19, Epidemiolog: Bisa Jadi 'Superspreader' yang Perburuk Pandemi

4.123 Pemudik Positif Covid-19, Epidemiolog: Bisa Jadi "Superspreader" yang Perburuk Pandemi

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Kasus Korupsi Kepala Daerah

OTT Bupati Nganjuk, Polri: Pertama Kali, KPK dan Bareskrim Sinergi Ungkap Kasus Korupsi Kepala Daerah

Nasional
Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Polri Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Suap di Pemkab Nganjuk

Nasional
KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

KPK-Polri Sita Rp 647,9 Juta dari Brankas Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Eksekusi Penyuap Edhy Prabowo, Suharjito ke Lapas Cibinong

KPK Eksekusi Penyuap Edhy Prabowo, Suharjito ke Lapas Cibinong

Nasional
UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.555 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.555 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di 5 Provinsi, Epidemiolog: Alarm Serius, Tak Boleh Diabaikan

Lonjakan Kasus Covid-19 di 5 Provinsi, Epidemiolog: Alarm Serius, Tak Boleh Diabaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X